KUDUS, Kaifanews — Sebanyak 10 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mendapat pencabutan sanksi administratif dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Wakil Bupati Kudus sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG), Bellinda Putri Sabrina Birton, menegaskan pencabutan sanksi ini harus menjadi momentum bagi seluruh pengelola SPPG untuk memperbaiki kedisiplinan pelaporan dan menjaga kualitas pelayanan program MBG.
Sebelumnya, 10 SPPG tersebut masuk daftar penghentian operasional khusus mulai 2 November 2026. Sanksi itu berkaitan dengan keterlambatan penyampaian Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH) melalui Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN), bukan karena kasus keracunan makanan atau gangguan kesehatan penerima manfaat.
Pencabutan sanksi menjadi kabar positif bagi kelanjutan pelayanan pemenuhan gizi di Kudus. Namun, Bellinda mengingatkan pengelola SPPG agar tidak menganggap persoalan administrasi sebagai hal sepele, karena ketertiban laporan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program MBG.
“Benar ada 10 SPPG kita yang masuk daftar pemberhentian operasional khusus BGN mulai 2 November 2026. Namun, ini bukan penutupan permanen dan bukan karena keracunan. Ini merupakan sanksi administratif karena telat laporan LPDH di SIPGN,” ujar Bellinda dalam keterangannya sebelumnya.
Pemerintah Kabupaten Kudus sebelumnya berkomitmen membantu mempercepat penyelesaian administrasi SPPG yang terdampak. Bellinda juga merencanakan evaluasi bersama seluruh kepala SPPG dan pengurus koordinator wilayah (korwil) untuk memastikan laporan yang belum lengkap segera dituntaskan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mencegah persoalan serupa terulang. Menurut Bellinda, pengelola SPPG harus memahami bahwa pelaksanaan MBG tidak cukup hanya berfokus pada pelayanan makanan, tetapi juga menuntut tanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaporan dana.
“Kami juga akan mengumpulkan seluruh kepala SPPG dan seluruh pengurus Korwil SPPG untuk mengevaluasi dan mempercepat penyelesaian LPDH, agar 10 SPPG ini aktif kembali,” katanya.
Ia menegaskan, evaluasi tidak boleh berhenti pada penyelesaian laporan yang menjadi penyebab sanksi. Seluruh pengelola perlu membangun pola kerja yang lebih disiplin agar kewajiban administrasi dapat terpenuhi tepat waktu.
Bellinda juga memastikan pengawasan terhadap pelaporan harian akan diperketat. Dengan pengawasan yang lebih konsisten, pemerintah daerah ingin memastikan setiap SPPG menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan BGN.
“Ke depannya kami akan memperketat pengawasan LPDH harian agar tidak terulang lagi. MBG harus tertib, transparan, dan tepat sasaran,” tegasnya.
Sepuluh SPPG di Kudus yang sebelumnya terkena sanksi administratif tersebar di lima kecamatan, yakni: Kecamatan Bae: SPPG Gondangmanis 2 dan Pedawang. Kecamatan Kota: SPPG Panjunan, Singocandi, Purwosari, dan Purwosari 2.
Kecamatan Gebog: SPPG Klumpit 2 dan Besito. Kecamatan Jati: SPPG Getaspejaten. Kecamatan Kaliwungu: SPPG Blimbing Kidul.
Pencabutan sanksi tersebut membuka jalan bagi pemulihan operasional SPPG yang terdampak. Meski demikian, pengelola tetap perlu memastikan seluruh kewajiban pelaporan berjalan sesuai prosedur agar pelayanan kepada penerima manfaat tidak kembali terganggu akibat persoalan administratif.
Pemkab Kudus mendorong seluruh pengelola SPPG menjadikan kejadian ini sebagai bahan evaluasi bersama. Kedisiplinan menyusun dan mengunggah LPDH, transparansi pengelolaan, serta kepatuhan terhadap ketentuan BGN menjadi hal penting untuk menjaga keberlangsungan program MBG.
“Pengawasan yang lebih ketat harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab pengelola di lapangan. Dengan begitu, program MBG di Kudus dapat terus berjalan tertib dan memberikan manfaat sesuai tujuan pemenuhan gizi masyarakat,” tandasnya. (*)









