SEMARANG — Bupati Kudus Sam’ani Intakoris bersama Wakil Bupati Kudus Bellinda Birton turut hadir dalam Dialog Interaktif Pencegahan Korupsi bersama KPK RI yang digelar di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Senin 30 Maret 2026.

Scroll Untuk Lanjut Membaca
Scroll Untuk Lanjut Membaca

Hal ini sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.

Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan transparan. Menurutnya, tanpa integritas yang kuat, upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik akan sulit tercapai.

“Penguatan integritas harus menjadi komitmen bersama seluruh jajaran pemerintah, agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal,” ujar Sam’ani dalam siaran persnya.

Ia juga menyampaikan bahwa langkah tersebut sejalan dengan arahan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang menekankan pentingnya konsistensi seluruh penyelenggara negara dalam menjunjung tinggi prinsip good governance.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam sambutannya mengingatkan bahwa potensi tindak korupsi dapat terjadi di berbagai kondisi, termasuk pada daerah yang dinilai sudah cukup baik dalam indikator pencegahan.

Ia menjelaskan, KPK mengelompokkan indeks pencegahan korupsi ke dalam tiga kategori, yakni rentan, waspada, dan terjaga. Namun demikian, wilayah dengan kategori terjaga pun tidak sepenuhnya bebas dari kasus korupsi.

“Hal ini harus menjadi perhatian bersama agar seluruh penyelenggara negara tetap meningkatkan kewaspadaan dan tidak lengah,” tegas Ahmad Luthfi dalam siaran persnya.

Lebih lanjut, Ahmad Luthfi menekankan pentingnya penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik secara berkelanjutan. Menurutnya, good governance harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan dan pelayanan publik.

“Integritas harus diperkuat, demikian juga tata kelola pemerintahan. Dengan begitu, pelayanan publik bisa berjalan lebih efektif, efisien, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.

Dengan penerapan prinsip tersebut, diharapkan pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui dialog interaktif ini, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah dan KPK semakin kuat dalam menciptakan sistem pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

Dengan penguatan integritas daerah ini, Kabupaten Kudus diharapkan mampu menarik lebih banyak investasi serta memastikan seluruh program pembangunan tepat sasaran bagi kesejahteraan warga. (*)