Kaifanews — Menjelang arus mudik Lebaran 2026, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta pemerintah daerah mempercepat perbaikan infrastruktur jalan guna memastikan kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“Menjelang Lebaran, kita juga fokus pada infrastruktur. Dengan kemampuan APBD masing-masing kabupaten/kota, prioritas kita adalah memantapkan jalan,” kata Luthfi usai menghadiri kegiatan Outlook Ekonomi Soloraya 2026 di The Sunan Hotel, Surakarta, Kamis (5/2/2026).
Menurutnya, kondisi jalan yang baik tidak hanya berkaitan dengan keselamatan dan kenyamanan masyarakat, tetapi juga berperan penting dalam mendukung distribusi barang, mobilitas tenaga kerja, hingga iklim investasi.
“Konektivitas jalan yang baik menjadi prasyarat kelancaran distribusi barang, mobilitas tenaga kerja, serta aktivitas ekonomi masyarakat, terutama saat pergerakan meningkat menjelang Hari Raya,” ujarnya.
Ia menyebutkan, kondisi jalan provinsi di Jawa Tengah saat ini tercatat hampir 97 persen dalam kondisi mantap, sementara jalan kabupaten/kota mendekati 87 persen. Meski demikian, tantangan terbesar masih berasal dari tingginya curah hujan yang kerap mempercepat kerusakan jalan.
“Tantangan kita adalah curah hujan tinggi, karena penyakit jalan itu air,” jelasnya.
Pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota, lanjut Luthfi, akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi infrastruktur menjelang Idulfitri. Langkah tersebut disesuaikan dengan peta jalan pembangunan infrastruktur yang telah ditetapkan sebelumnya.
“Ke depan, menjelang Idulfitri dan arus mudik, kita akan lakukan evaluasi. Sesuai roadmap 2025, infrastruktur harus mantap. Jalan provinsi dan kabupaten harus clear dari public complain,” tegasnya.
Selain untuk kelancaran mudik, kepastian kondisi jalan juga dinilai penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Infrastruktur yang andal diyakini mampu mendukung kawasan industri, pariwisata, serta pengembangan ekonomi baru di berbagai wilayah Jawa Tengah.
Ia menambahkan, penanganan jalan desa dan lingkungan memang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Namun, koordinasi lintas daerah tetap diperlukan agar persoalan infrastruktur dasar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi.
“Semoga percepatan perbaikan jalan dan sinergi antarwilayah dapat menjaga konektivitas Jawa Tengah tetap optimal, sehingga mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta aktivitas investasi dan pariwisata berjalan lancar, khususnya menjelang Lebaran,” tandasnya.
