KUDUS — Pemerintah Kabupaten Kudus terus mendorong penguatan tata kelola keuangan daerah melalui kerja sama strategis dengan sektor perbankan. Bupati Kudus Sam’ani Intakoris menandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemkab Kudus dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Kudus terkait penyediaan jasa layanan perbankan.
Penandatanganan kesepakatan tersebut digelar di Pringgitan Pendapa Kabupaten Kudus, Kamis (5/2/2026), dan menjadi tonggak awal peningkatan sinergi antara pemerintah daerah dan perbankan nasional dalam mendukung pelayanan publik.
Bupati Sam’ani menyampaikan bahwa kerja sama ini memiliki peran penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang modern, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, dukungan layanan perbankan yang profesional akan membantu pemerintah daerah dalam mempercepat proses administrasi keuangan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Melalui kolaborasi ini, kami berharap sistem layanan perbankan yang digunakan Pemkab Kudus semakin efektif dan efisien, sehingga berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik,” ujar Sam’ani.
Ia menambahkan, kerja sama dengan BTN juga diharapkan dapat membuka peluang pengembangan layanan keuangan lain yang menyentuh kebutuhan masyarakat, termasuk kemudahan transaksi, dukungan pembiayaan, serta penguatan literasi keuangan di daerah.
Sementara itu, pihak PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Kudus menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Kudus melalui layanan perbankan yang aman, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Kesepakatan bersama ini mencakup penyediaan berbagai layanan perbankan yang dibutuhkan pemerintah daerah, baik dalam pengelolaan keuangan, transaksi non-tunai, maupun layanan lain yang menunjang kinerja organisasi perangkat daerah.
Dengan terjalinnya kerja sama tersebut, Pemkab Kudus optimistis pengelolaan keuangan daerah ke depan akan semakin tertata, sekaligus mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. (*)
