KUDUS, Kaifanews – Demokrasi Indonesia, budaya politik, hingga arah peradaban bangsa menjadi topik hangat dalam Forum Sedulur Maiyah Kudus edisi ke-104 bertajuk Ngatur Catur yang digelar di Rumah Jabatan Wakil Bupati Kudus, Sabtu, 11 Juli 2026 malam.
Forum yang dihadiri aktivis, mahasiswa, tokoh masyarakat, hingga warga umum itu menghadirkan mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, bersama Anggota DPRD Kudus Kholid Mawardi sebagai narasumber.
Dalam pemaparannya, Tiyo mengajak peserta melihat persoalan bangsa dari sisi yang lebih mendasar. Menurutnya, setiap tindakan manusia selalu berawal dari cara berpikir. Pola pikir akan membentuk ucapan, berkembang menjadi tindakan, lalu berubah menjadi kebiasaan, budaya, karakter, hingga akhirnya menentukan arah sebuah peradaban.
“Kalau seseorang berpikir keliru, maka peluang untuk berbicara keliru juga semakin besar. Ketika kesalahan itu terus diulang, lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan dan akhirnya berubah menjadi budaya,” ujarnya.
Ia menilai memperbaiki kesalahan sejak masih berada pada tataran pikiran jauh lebih mudah dibanding ketika sudah menjadi pernyataan di ruang publik. Sebab, ketika sudah diucapkan, persoalannya bukan lagi sekadar benar atau salah, tetapi juga menyangkut harga diri dan citra seseorang.
Kerangka berpikir itu kemudian ia kaitkan dengan berbagai persoalan nasional, termasuk korupsi. Menurutnya, praktik korupsi tidak cukup dipandang sebagai kesalahan individu, tetapi perlu dilihat apakah telah berkembang menjadi budaya yang terus diwariskan dalam sistem kehidupan berbangsa.
Ia mengingatkan bahwa tindakan yang terus dilakukan secara berulang dapat berubah menjadi budaya. Jika tidak ada budaya tandingan yang mengedepankan integritas, akuntabilitas, dan transparansi, maka budaya tersebut perlahan akan membentuk karakter masyarakat.
“Dari tindakan bisa menjadi budaya. Kalau budaya itu terus berlangsung tanpa ada budaya tanding yang mampu memperbaikinya, maka akan berubah menjadi karakter,” katanya.
Karena itu, Tiyo mengajak peserta merenungkan posisi persoalan yang sedang dihadapi Indonesia saat ini.
“Apakah persoalan kita masih berada pada level kebijakan, tindakan, budaya, karakter, atau bahkan sudah menyentuh peradaban? Itu yang perlu kita renungkan bersama,” ucapnya.
Selain menyoroti persoalan budaya, Tiyo juga membahas perjalanan demokrasi Indonesia. Menurutnya, sistem demokrasi hanya akan berjalan baik apabila masyarakat memiliki kemampuan berpikir kritis dan literasi yang memadai.
Ia mengutip pandangan filsuf Yunani, Plato, bahwa demokrasi berpotensi menyimpang ketika dijalankan oleh masyarakat yang belum memiliki kecakapan politik.
“Dalam demokrasi, rakyat harus cerdas. Kalau tidak, demokrasi hanya akan dikuasai oleh kelompok elite,” ungkapnya.
Tiyo juga mengkritisi belum optimalnya mekanisme saling mengawasi antar lembaga negara dalam sistem trias politica. Di sisi lain, tingginya biaya politik dinilai menjadi tantangan serius karena dapat memicu praktik yang bertentangan dengan semangat demokrasi.
Tak hanya itu, ia menilai budaya feodal masih menjadi hambatan dalam kehidupan politik Indonesia. Menurutnya, demokrasi menempatkan seluruh warga negara pada posisi setara, sedangkan feodalisme justru melanggengkan hubungan berdasarkan hierarki dan kedekatan dengan kekuasaan.
Meski menyampaikan sejumlah kritik, Tiyo menegaskan masyarakat tidak boleh kehilangan harapan. Ia mengajak setiap orang memulai perubahan dari lingkungan terdekat, mulai dari diri sendiri, keluarga, hingga komunitas.
Ia juga mengingatkan tantangan baru berupa algoritma media sosial yang kerap memperkuat polarisasi dan mendorong masyarakat terus membandingkan diri dengan orang lain.
Menutup pemaparannya, Tiyo mengajak masyarakat tetap optimistis terhadap masa depan Indonesia.
“Seseorang mungkin tidak bisa menjadi pemimpin perubahan, tetapi bisa mengisi ruang-ruang kosong yang masih membutuhkan kontribusi. Yang penting tetap berpihak kepada nilai-nilai kebenaran,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kudus Kholid Mawardi memaknai tema Ngatur Catur sebagai gambaran mengenai bagaimana pemerintahan dijalankan dalam sistem demokrasi.
Menurutnya, sebagaimana permainan catur yang seluruh bidaknya digerakkan oleh pemain, pemerintahan juga seharusnya berjalan atas kendali rakyat melalui wakil-wakil yang dipilih dalam pemilu.
“Di negara demokrasi, masyarakat mengatur jalannya pemerintahan melalui wakil-wakil yang dipilih dalam pemilu,” katanya.
Mantan aktivis mahasiswa tersebut juga mengenang perjuangannya pada masa Orde Baru saat bergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) hingga aktif di Partai Rakyat Demokratik (PRD). Ia menceritakan bagaimana aksi demonstrasi kala itu penuh risiko karena kerap dibubarkan aparat dan para aktivis menghadapi ancaman penangkapan.
Kholid turut mengulas dinamika politik menjelang Reformasi 1998, termasuk peristiwa Kudatuli dan deklarasi PRD yang menjadi bagian penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia.
Meski reformasi berhasil mengubah kepemimpinan nasional, ia menilai masih banyak cita-cita perubahan yang belum sepenuhnya terwujud. Karena itu, forum-forum diskusi seperti Maiyah dinilai tetap penting sebagai ruang bertukar gagasan, membangun kesadaran publik, sekaligus menjaga semangat partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.(*)
