JAKARTA, Kaifanews – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghentikan total impor bahan bakar minyak (BBM) jenis solar pada tahun 2026. Dalam arahannya pada Sidang Kabinet Paripurna menjelang akhir tahun, Presiden memproyeksikan lompatan besar dari program mandiri energi melalui optimalisasi bahan bakar nabati (biofuel) yang berbasis di wilayah Indonesia Timur.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Papua, khususnya wilayah Merauke, kini dipersiapkan secara intensif untuk menjadi pusat produksi energi hijau nasional. Kebijakan ini merupakan bagian dari peta jalan (roadmap) kedaulatan energi yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada fluktuasi harga minyak dunia dan menghemat devisa negara dalam jumlah masif.

Transformasi Menuju B50 dan B100

Strategi utama pemerintah adalah mempercepat transisi dari B35 ke B50, hingga akhirnya mencapai B100 (100% bahan bakar nabati). Data kementerian ESDM menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi kelapa sawit dan tebu yang melimpah untuk dikonversi menjadi biodiesel dan bioetanol.

“Kita tidak boleh lagi mengirim uang rakyat ke luar negeri hanya untuk membeli energi yang sebenarnya bisa kita tanam sendiri di tanah kita,” tegas Presiden Prabowo.

Papua: Epicentrum Baru Energi Nasional

Pemerintah telah menetapkan lahan seluas lebih dari 1 juta hektar di Papua sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Hijau. Berikut adalah alasan mengapa Papua dipilih sebagai lumbung energi mandiri:

  • Ketersediaan Lahan: Papua memiliki hamparan lahan luas yang cocok untuk perkebunan tebu dan sawit tanpa mengganggu hutan lindung (menggunakan lahan terdegradasi).

  • Integrasi Pangan dan Energi: Skema di Papua adalah food-and-energy estate, di mana lahan tebu tidak hanya menghasilkan gula tetapi juga molase untuk bioetanol.

  • Pemerataan Ekonomi: Proyek ini diproyeksikan menyerap lebih dari 200.000 tenaga kerja lokal di wilayah timur Indonesia.

Dampak Ekonomi: Hemat Devisa Ratusan Triliun

Langkah berani ini diprediksi akan mengubah postur APBN secara signifikan. Berikut adalah estimasi dampak ekonomi dari penghentian impor solar:

Komponen Estimasi Capaian (2026)
Penghematan Devisa Rp 150 – 200 Triliun per tahun
Kemandirian Energi 100% Solar terpenuhi domestik
Peningkatan PDRB Papua Diprediksi naik 12-15%
Reduksi Emisi Karbon Penurunan hingga 30 juta ton $CO_2$

Tantangan Infrastruktur dan Logistik

Meski target sudah dipatok, para analis energi mengingatkan adanya tantangan besar di sektor logistik. Membangun kilang bio-refinery di Papua membutuhkan investasi infrastruktur yang tidak sedikit, mulai dari pelabuhan laut dalam hingga akses jalan dari perkebunan ke pabrik pengolahan.

Pemerintah sendiri telah mengalokasikan anggaran tambahan melalui skema investasi pemerintah-swasta (PPP) untuk mempercepat pembangunan fasilitas pendukung di Merauke yang ditargetkan mulai beroperasi parsial pada pertengahan 2025. (Jee)