PATI, Kaifanews – Bupati Pati Sudewo kembali menjadi sorotan nasional setelah ia terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 19 Januari 2026. Peristiwa ini tak hanya mengguncang pemerintahan daerah, tetapi juga membuka kembali rekam jejak panjang perjalanan politik Sudewo yang telah melintasi dua partai besar—Partai Demokrat dan Partai Gerindra—serta membawanya dari kursi DPR RI hingga puncak kekuasaan eksekutif di Kabupaten Pati.
- Fase Demokrat: Awal Menapaki Politik Nasional (2009–2013)
Karier politik nasional Sudewo mulai menanjak melalui Partai Demokrat. Pada Pemilu Legislatif 2009, ia terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2009–2014 dari daerah pemilihan Jawa Tengah, ketika Demokrat tengah berada di puncak kejayaan politik di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Di Senayan, Sudewo dipercaya duduk di Komisi V DPR RI, komisi yang membidangi infrastruktur, transportasi, perumahan rakyat, serta pembangunan daerah tertinggal. Posisi ini dinilai relevan dengan latar belakangnya sebagai insinyur sipil dan mantan aparatur di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.
Selain di parlemen, Sudewo juga menduduki posisi strategis di internal partai. Ia menjabat sebagai Sekretaris Pembinaan Divisi Organisasi DPP Partai Demokrat, yang membuatnya terlibat langsung dalam konsolidasi struktur partai dan pembinaan kader di tingkat nasional pada masa kepemimpinan Anas Urbaningrum.
Namun, dinamika internal Demokrat turut memengaruhi kariernya. Pada Februari 2012, Sudewo dicopot dari kepengurusan DPP. Secara resmi, Demokrat menyebut pencopotan tersebut agar ia bisa lebih fokus menjalankan tugas sebagai anggota DPR. Meski demikian, langkah ini terjadi di tengah upaya penataan dan pembersihan internal partai yang saat itu dilanda berbagai gejolak politik.
Pada April 2013, Sudewo secara resmi mengundurkan diri dari Partai Demokrat. Keputusan ini menutup fase pertamanya di politik nasional dan membuka jalan bagi babak baru di partai lain.
- Fase Gerindra: Konsolidasi hingga Puncak Kekuasaan Daerah (2013–2026)
Pasca keluar dari Demokrat, Sudewo bergabung dengan Partai Gerindra. Ia tidak langsung tampil di kontestasi nasional, namun aktif melakukan konsolidasi politik dan penguatan basis di wilayah Pantura timur Jawa Tengah.
Upaya tersebut berbuah hasil pada Pemilu Legislatif 2019. Sudewo kembali melenggang ke DPR RI sebagai anggota DPR periode 2019–2024 dari Dapil Jawa Tengah III. Di periode kedua di Senayan ini, ia kembali dipercaya duduk di Komisi V DPR RI, mempertegas citranya sebagai politisi yang fokus pada isu infrastruktur dan perhubungan.
Di internal Gerindra, Sudewo dikenal sebagai kader senior dengan jaringan politik kuat di daerah. Posisi tersebut mengantarkannya ke panggung eksekutif daerah.
Puncak karier politiknya terjadi pada Pilkada Pati 2024. Dengan dukungan utama Partai Gerindra dan koalisi partai pendukung, Sudewo terpilih sebagai Bupati Pati periode 2025–2030, berpasangan dengan Risma Ardhi Chandra.
- Kontroversi Kebijakan dan Tekanan Politik
Namun, masa awal kepemimpinannya di Pati justru diwarnai polemik. Pada pertengahan 2025, kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen memicu gelombang demonstrasi besar-besaran dari masyarakat.
Kebijakan tersebut memantik reaksi keras dari internal partai. DPP Partai Gerindra memberikan teguran langsung dan mengingatkan agar kebijakan daerah tidak membebani rakyat kecil, sejalan dengan arahan Ketua Umum Prabowo Subianto.
Tekanan semakin menguat ketika pada September 2025, DPC Partai Gerindra Kabupaten Pati secara resmi mengusulkan pemecatan Sudewo kepada DPP. Usulan ini didasarkan pada penilaian bahwa Sudewo dianggap tidak lagi sejalan dengan garis perjuangan partai.
- OTT KPK: Titik Balik Karier Politik
Situasi mencapai titik paling krusial ketika Sudewo terjaring OTT KPK pada 19 Januari 2026. Ia diduga terlibat dalam praktik korupsi pengisian atau jual beli jabatan perangkat desa. Penangkapan ini mengguncang stabilitas politik daerah sekaligus memperberat tekanan terhadap posisinya di internal Partai Gerindra.
Kasus tersebut diperkirakan akan menjadi akhir kiprah politik resmi Sudewo, baik sebagai kepala daerah maupun sebagai kader partai, dengan potensi pemecatan permanen dari Gerindra sesuai mekanisme organisasi.
Perjalanan Sudewo—dari Demokrat, berlabuh di Gerindra, hingga terjerat OTT KPK—menjadi potret naik-turun karier politik seorang figur yang pernah mencapai puncak kekuasaan, namun kini harus menghadapi ujian hukum paling berat dalam hidupnya.
