JAKARTA, Kaifanews – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tanggapi isu pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mencapai 79.302 orang sepanjang Januari-November 2025. Penyebabnya ditengarai oleh ekonomi Indonesia yang melemah. Ekonomi Tanah Air mengalami penurunan selama 9-10 bulan pertama 2025. Jumlah PHK yang meningkat adalah gambaran dari ekonomi yang melemah itu.
Merujuk data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) angka PHK per November 2025 mencapai 79 ribu orang.
“PHK kan terjadi ketika demand-nya lemah sekali kan. Itu terjadi 10 bulan awal, 9 bulan pertama, tahun sebelumnya juga jelek kan. Tahun ini 10 bulan pertama jadi ekonomi slow. Itu lah gambaran bahwa ekonomi kita waktu itu, slow,” terang Purbaya.
Kendati demikian, dia berharap tahun depan ekonomi Indonesia akan membaik. Hal ini karena kebijakan pemerintah dan bank sentral semakin sinkron.
“Saya yakin tahun depan akan lebih bagus dari sekarang karena kita lebih sinkron dengan bank sentral juga kebijakannya ke depan,” tegasnya.
Dengan membaiknya ekonomi, dia yakin pertumbuhan lapangan kerja juga akan muncul. Purbaya mengaku perihal lapangan kerja dan kegiatan usaha juga menjadi sorotannya.
Ekonomi Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan tanda-tanda lesu, terutama di awal tahun, ditandai pertumbuhan melambat (Q1 2025 hanya 4,87%), penurunan daya beli, lonjakan PHK, dan sepinya sektor riil seperti warung kelontong, meskipun ada momentum seperti setelah Lebaran yang tidak signifikan menggerakkan ekonomi. Faktor penyebabnya termasuk perlambatan ekspor akibat perang dagang, belanja pemerintah yang direm, dan dampak gelombang PHK yang menekan konsumsi, meskipun ada juga kebijakan stimulus seperti diskon listrik yang mengimbangi deflasi.
Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan melambat menjadi 2,3% pada tahun 2025, turun dari 2,8% pada tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya ketegangan perdagangan dan kebijakan proteksionis, terutama dari Amerika Serikat yang memberlakukan tarif tinggi terhadap berbagai negara, termasuk China. Kebijakan ini berdampak negatif pada rantai pasok global dan menurunkan permintaan ekspor dari negara-negara berkembang seperti Indonesia.
Data terbaru menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2025 hanya mencapai 4,87% secara tahunan, merupakan yang terendah sejak kuartal ketiga 2021 .
Perlambatan ini disebabkan oleh melemahnya konsumsi rumah tangga, yang hanya tumbuh 4,89%, serta penurunan investasi dan belanja pemerintah. Konsumsi domestik, yang menyumbang lebih dari 50% terhadap PDB, mengalami tekanan akibat kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% dan kebijakan penghematan anggaran pemerintah. Kebijakan ini, meskipun bertujuan untuk efisiensi fiskal, berpotensi menurunkan daya beli masyarakat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Menurut Bank Dunia. transformasi ekonomi Indonesia dalam beberapa dekade terakhir juga menunjukkan pola yang kurang menguntungkan bagi penciptaan pekerjaan produktif. Berbeda dengan negara-negara yang berhasil mentransformasikan struktur ekonominya melalui manufaktur berorientasi ekspor, pangsa tenaga kerja Indonesia di sektor manufaktur relatif stagnan selama tiga puluh tahun terakhir.
Pergeseran ketenagakerjaan justru lebih banyak menuju jasa informal seperti perdagangan dan konstruksi, yang tidak memberikan peningkatan produktivitas signifikan.
Keterlambatan dalam pergeseran menuju manufaktur bernilai tambah tinggi juga berdampak pada partisipasi dalam rantai nilai global. Perusahaan Indonesia masih menghadapi hambatan regulasi, terutama hambatan non-tarif di sektor jasa dan perizinan yang rumit, yang memperlambat masuknya perusahaan baru dan membatasi pertumbuhan investasi swasta. Peran Badan Usaha Milik Negara yang masih dominan di sejumlah sektor juga berkaitan dengan lebih rendahnya penciptaan lapangan kerja produktif serta alokasi sumber daya yang kurang efisien dibandingkan sektor swasta. (IND)
