KUDUS, Kaifanews – Insiden gangguan kesehatan massal yang dialami siswa SMA Negeri 2 Kudus langsung memicu reaksi cepat dari jajaran Pemerintah Kabupaten Kudus. Begitu laporan diterima, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris segera mendatangi sekolah pada Kamis (29/1/2026) untuk memastikan penanganan korban berjalan optimal sekaligus mengecek langsung kondisi di lapangan.
Bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sam’ani menyusuri area sekolah dan memantau siswa yang tengah menjalani penanganan awal. Di ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS), sejumlah pelajar terlihat masih terbaring dengan kondisi lemah akibat keluhan kesehatan yang dialami.
Melihat situasi tersebut, Bupati langsung mengeluarkan serangkaian instruksi darurat. Ia menegaskan bahwa evaluasi terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kudus harus dilakukan segera, tanpa menunggu waktu lama.
“Kami tidak menunggu lama. Begitu kejadian ini muncul, kami langsung bergerak bersama Forkopimda. Evaluasi menyeluruh harus dilakukan,” tegas Sam’ani.
Untuk menjamin penanganan medis berjalan cepat, Pemkab Kudus mengerahkan sekitar 50 unit ambulans. Armada tersebut disiagakan untuk mengevakuasi siswa yang membutuhkan perawatan lanjutan ke rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta.
Tak hanya itu, Sam’ani juga menginstruksikan Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus membuka layanan siaga melalui Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) sebagai pusat pemantauan kesehatan.
“Posko ini menjadi penting supaya jika ada gejala lanjutan, penanganannya bisa langsung dilakukan tanpa menunggu,” ujarnya.
Pemerintah daerah juga meminta dilakukan pengambilan sampel makanan serta sampel feses siswa untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium guna mengungkap penyebab pasti kejadian tersebut.
Sebagai langkah lanjutan, evaluasi khusus akan dilakukan terhadap SPPG yang berada di bawah koordinasi Kodim 0722/Kudus. Bahkan, apel evaluasi direncanakan digelar untuk memperkuat pengawasan dan koordinasi lintas sektor.
Terkait pembiayaan, Sam’ani memastikan seluruh siswa yang dirawat tidak akan dipungut biaya apa pun. Seluruh proses pengobatan ditanggung penuh melalui skema BPJS Kesehatan.
“Kalau ada yang kepesertaan BPJS-nya belum aktif, hari ini langsung kami aktifkan. Tidak boleh ada siswa atau keluarga yang terbebani,” tandasnya.
Dari hasil pemantauan awal, mayoritas siswa mengalami gejala ringan hingga sedang. Sementara kasus dengan kondisi lebih berat diperkirakan hanya sekitar 10 persen dari total korban.
Ke depan, Bupati menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara SPPG dan puskesmas setempat agar pengawasan mutu makanan dalam program MBG dapat diperketat dan kejadian serupa tidak kembali terulang.
