SEMARANG, Kaifanews — Di tengah upaya penanganan banjir yang masih berlangsung di sejumlah daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai melangkah ke fase berikutnya yakni memetakan dampak pascabencana. Jalur Pantura yang menjadi tulang punggung pergerakan ekonomi kini masuk dalam perhatian utama.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan, pendataan kerusakan infrastruktur baru dimulai seiring masih adanya wilayah yang tergenang banjir. Fokus awal diarahkan pada jalur Pantura, terutama ruas dari Kabupaten Rembang hingga Kota Semarang.
“Penanganan banjir memang belum sepenuhnya selesai. Untuk pascabencana, kami baru mulai menghitung dan memetakan dampaknya,” kata Taj Yasin usai menerima kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (22/1/2026).
Menurutnya, kerusakan tidak hanya terjadi pada jalan nasional, tetapi juga merembet ke jalan provinsi dan kabupaten. Tingginya volume kendaraan yang tetap melintas saat banjir memperparah kondisi infrastruktur di jalur tersebut.
“Kami sampaikan ke pemerintah pusat, jalur Pantura dari Rembang sampai Semarang itu belum semuanya terhitung. Belum lagi dari Semarang ke arah barat,” ujarnya.
Selain pendataan kerusakan, Pemprov Jateng juga mulai menyiapkan pengajuan anggaran untuk upaya pencegahan, termasuk pembangunan dan peninggian tanggul di wilayah rawan banjir. Langkah ini diharapkan mampu menekan risiko kejadian serupa pada musim hujan mendatang.
Di Kabupaten Pati, Taj Yasin menjelaskan banjir dipicu oleh limpasan debit air yang sangat tinggi. Kondisi tersebut menuntut penanganan struktural seperti peninggian tanggul dan normalisasi sungai.
“Kalau sudah limpasan, berarti debit airnya memang tinggi. Ini artinya perlu peninggian tanggul atau normalisasi,” katanya.
Situasi semakin kompleks karena banjir terjadi bersamaan dengan rob, sehingga aliran pembuangan air ke laut tidak berjalan optimal. Kondisi serupa juga dialami Kota Pekalongan, di mana pembangunan bendungan karet di Sungai Bremi dinilai menjadi kebutuhan mendesak meski memerlukan anggaran besar.
Rencana pembangunan infrastruktur pengendali banjir juga disiapkan untuk wilayah hilir Kabupaten Pati. Namun, Taj Yasin menegaskan setiap langkah harus melibatkan masyarakat, khususnya nelayan di sekitar Sungai Juwana.
“Kalau dipasang tanggul karet, jangan sampai kapal nelayan tidak bisa masuk. Ini harus dibicarakan, tidak bisa langsung dipasang,” tegasnya.
Untuk penanganan darurat, Pemprov Jateng bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menggelar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di wilayah Pantura, termasuk Pati dan Pekalongan. Operasi ini berlangsung sejak 15 Januari dan diperpanjang hingga 24 Januari, sembari menunggu perkembangan cuaca dari BMKG.
Sementara itu, Pelaksana Harian Kepala BPBD Jawa Tengah Bergas Catursasi Penanggungan menyebut banjir hingga kini masih terjadi di Kabupaten Pati, Kudus, dan Pekalongan. Kerugian material yang ditimbulkan pun cukup besar.
Meski demikian, ia menegaskan keselamatan warga tetap menjadi prioritas utama. Proses evakuasi terus dilakukan bersama TNI, Polri, dan relawan, dengan perhatian khusus pada kelompok rentan.
“Pengungsian memanfaatkan fasilitas sosial dan fasilitas umum seperti sekolah, masjid, dan aula. Kebutuhan pangan didukung Kemensos, Dinsos, PMI, Baznas, serta masyarakat,” katanya.
Ke depan, Bergas berharap pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah dirancang lebih tangguh terhadap bencana. Masyarakat juga diimbau meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem dengan memahami jalur dan lokasi evakuasi sejak dini.
“Kalau ada informasi cuaca ekstrem, masyarakat sudah tahu harus ke mana mengungsi, supaya tidak panik saat bencana datang,” tandasnya.
