KUDUS, Kaifanews – Bupati Kudus angkat bicara menanggapi tuntutan massa aksi yang memprotes pelaksanaan KONI Award yang digelar di Pendopo Kabupaten Kudus. Aksi tersebut dipicu oleh penampilan tarian yang dinilai sejumlah pihak mengandung unsur erotis dan tidak sesuai dengan norma budaya serta etika di lingkungan pemerintahan.
Dalam keterangannya, Bupati Kudus menyatakan bahwa pihaknya menghormati aspirasi masyarakat dan mengakui adanya kelalaian dalam proses kurasi acara. Ia menegaskan bahwa Pendopo Kabupaten merupakan ruang publik dan simbol pemerintahan daerah yang harus dijaga marwah serta nilai-nilai kearifan lokal.
“Kami menerima masukan dan kritik dari masyarakat. Pendopo adalah tempat yang sakral secara nilai dan budaya, sehingga ke depan setiap kegiatan harus melalui evaluasi yang lebih ketat agar tidak menimbulkan polemik,” ujar Bupati Kudus dalam pernyataannya kepada awak media.
Bupati juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kudus akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggara acara, termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam konsep pertunjukan. Ia memastikan kejadian serupa tidak akan terulang dan meminta agar setiap event resmi menjunjung tinggi etika, norma sosial, serta budaya daerah.
Sementara itu, para pendemo menuntut adanya klarifikasi terbuka, permintaan maaf secara resmi, serta regulasi yang lebih tegas terkait penyelenggaraan acara di lingkungan pemerintahan. Mereka menilai insiden tersebut mencederai nilai kesopanan dan tidak mencerminkan karakter masyarakat Kudus yang religius dan berbudaya.
Pemerintah Kabupaten Kudus berkomitmen untuk menjadikan peristiwa ini sebagai bahan pembelajaran, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap setiap kegiatan seremonial agar sejalan dengan visi daerah yang berakhlak, berbudaya, dan bermartabat.
