SEMARANG – Pemprov Jawa Tengah sedang mempertimbangkan untuk mengembalikan pola sekolah enam hari dalam sepekan. Wacana ini muncul setelah evaluasi menunjukkan bahwa sistem lima hari sekolah belum sepenuhnya selaras dengan pola kerja mayoritas orang tua yang justru aktif hingga Sabtu, bahkan Minggu.
Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen, menjelaskan bahwa kebijakan lima hari sekolah awalnya diberlakukan agar siswa memiliki waktu berkumpul bersama keluarga. Namun, situasi di lapangan memperlihatkan celah: dua hari libur siswa tidak selalu sejalan dengan libur orang tua, sehingga ada satu hari ketika anak tidak berada dalam pengawasan.
Menurutnya, kajian bersama akademisi dan berbagai elemen masyarakat kini tengah dilakukan untuk merumuskan apakah pola enam hari sekolah lebih efektif bagi siswa, terutama dari sisi perlindungan dan pendampingan anak.
“Kami menilai ada kebutuhan untuk mengembalikan pola lama, tetapi tetap menunggu hasil kajian para ahli,” ujar Gus Yasin.
Rencana ini pada tahap awal diperuntukkan bagi jenjang SMA/SMK, sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi Jateng. Namun, ia membuka peluang kebijakan tersebut diterapkan pula pada SD, SMP, TK, hingga PAUD jika pemerintah kabupaten/kota menilai kebijakan serupa diperlukan.
Di sisi teknis, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng menyatakan siap menjalankan perubahan tersebut pada semester mendatang. Kepala Disdikbud Jateng, Sadimin, menjelaskan bahwa langkah antisipatif sudah disiapkan, terutama terkait penataan tenaga pendidik.
Salah satu strategi utamanya adalah memperpendek jarak tempuh guru dengan menugaskan mereka di sekolah yang lebih dekat dengan domisili. PPPK bahkan sudah menerima surat perintah tugas baru, sementara rotasi kepala sekolah telah digelar dua tahap pada Juni dan November.
“Prinsipnya mendekatkan yang jauh agar guru bisa bekerja optimal dan tetap punya waktu untuk keluarga,” kata Sadimin.
Ia mengakui bahwa kebijakan enam hari sekolah masih dalam tahap kajian, tetapi berbagai penyesuaian personel tetap dilakukan agar sekolah tidak kewalahan saat aturan resmi diberlakukan. Mutasi PNS, rotasi kepala sekolah, serta penempatan PPPK semua diarahkan agar transisi menuju enam hari sekolah berjalan mulus.
Sadimin meminta para guru untuk bersabar menunggu penataan berikutnya karena semua dilakukan berdasarkan kebutuhan sekolah dan ketersediaan formasi.
Meski begitu, Pemprov menegaskan bahwa keputusan final akan tetap mempertimbangkan masukan pakar pendidikan, kampus, dan juga dewan, agar kebijakan yang lahir benar-benar menjawab persoalan di lapangan. (Mr)
