JAKARTA – Pemerintah tengah mengkaji kemungkinan pembatasan sejumlah game online setelah muncul dugaan keterkaitan antara permainan daring dengan insiden ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan, pemerintah tidak akan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan dan akan melakukan kajian menyeluruh sebelum menetapkan langkah tegas.
“Pemerintah memahami industri gim merupakan sektor penting yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Karena itu, kami akan berhati-hati melihat setiap kasus secara spesifik,” ujar Meutya, Senin (10/11/2025).
Dari hasil kajian awal Kementerian Komunikasi dan Digital, game PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) mengandung beberapa unsur yang dinilai sensitif dan perlu pengawasan ketat.
“Ditemukan unsur kekerasan, penggunaan senjata realistis, bahasa keras, hingga adegan berdarah dan ancaman. Dengan begitu, gim tersebut lebih tepat dikategorikan untuk usia 18 tahun ke atas,” jelasnya.
Meski demikian, Komdigi belum memutuskan langkah pemblokiran atau pembatasan permanen terhadap PUBG dan gim sejenis. Namun, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah meminta jajarannya untuk mencari solusi dalam meminimalkan dampak negatif gim online terhadap anak dan pelajar.
“Presiden menyampaikan perlunya pembatasan dan evaluasi agar pengaruh buruk dari gim online tidak merusak generasi muda,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi.
Prasetyo menilai, game bergenre perang dan tembak-tembakan seperti PUBG berpotensi menormalisasi kekerasan di kalangan remaja.
“Pemain bisa terbiasa dengan tindakan kekerasan dan menganggapnya hal biasa. Apalagi banyak jenis senjata yang mudah dipelajari dalam permainan tersebut,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Margaret Aliyatul Maimunah, mendukung langkah pembatasan tersebut jika tujuannya untuk melindungi anak dari pengaruh negatif dunia digital.
“Kalau memang untuk proteksi anak, ya harus dilakukan,” katanya di RS Islam Jakarta, Cempaka Putih, Senin (10/11/2025).
KPAI juga berencana melakukan pembahasan internal untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap konten digital berbahaya, termasuk kekerasan dan pornografi.
“Segala bentuk konten negatif harus diawasi karena bisa berdampak pada psikologis anak,” tambah Margaret.
Sebagai latar belakang, insiden ledakan di SMAN 72 Jakarta terjadi pada Jumat (7/11/2025) sekitar pukul 12.15 WIB di masjid sekolah yang berada di kompleks Kodamar TNI Angkatan Laut, Kelapa Gading. Ledakan yang terjadi saat khotbah salat Jumat itu menyebabkan 96 orang luka-luka. Polisi mengungkapkan, pelaku diduga merupakan siswa aktif sekolah tersebut dan tengah diselidiki motifnya.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membenarkan dugaan tersebut dan memastikan penyidikan masih berjalan.
“Informasi sementara, pelaku berasal dari lingkungan sekolah yang sama. Penyidik masih mendalami identitas dan latar belakangnya,” ujar Listyo di Istana Merdeka, Jakarta. (Mr)
