JAKARTA, Kaifanews – Sekretaris Kabinet (Seskab) secara resmi menerima kunjungan Wakil Gubernur Jawa Timur di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, pada Rabu (28/1), guna mengunci sinkronisasi pembangunan infrastruktur dan akselerasi program strategis nasional (PSN) di wilayah Jawa Timur.
Pertemuan tingkat tinggi ini krusial untuk memastikan setiap kebijakan Presiden di pusat dapat dieksekusi tanpa hambatan birokrasi di lapangan, mulai dari konektivitas jalan tol hingga ketahanan pangan nasional.
Langkah strategis ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin menutup celah koordinasi antara pusat dan daerah demi mengejar target capaian pembangunan sebelum akhir tahun anggaran 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Kabinet menegaskan bahwa Jawa Timur merupakan motor penggerak ekonomi nasional yang kontribusinya sangat signifikan terhadap PDB Indonesia.
“Antara lain Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, swasembada pangan, dan Program Makan Bergizi Gratis,” ujar Seskab Teddy.
Oleh karena itu, Sekretariat Kabinet berkomitmen untuk terus mengawal dan memberikan dukungan administratif maupun koordinatif agar proyek-proyek vital di Jatim tidak terhambat oleh masalah regulasi atau tumpang tindih kewenangan.
Wakil Gubernur Jawa Timur menyampaikan sejumlah poin krusial terkait pengembangan infrastruktur di daerahnya. Salah satunya adalah percepatan pembangunan sarana pendukung ekonomi di pesisir utara dan selatan Jawa Timur.
Sinkronisasi ini dinilai sangat mendesak agar program kerja yang dicanangkan Presiden tidak hanya berhenti pada tataran rencana, namun dapat langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat lokal melalui penyerapan tenaga kerja dan kemudahan mobilitas logistik.
Selain infrastruktur fisik, audiensi tersebut juga membahas penguatan program strategis di sektor pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Seskab mengingatkan bahwa keberhasilan visi Presiden sangat bergantung pada integritas eksekusi di level provinsi hingga kabupaten/kota. Jatim diharapkan tetap menjadi role model bagi provinsi lain dalam hal harmonisasi kebijakan pusat-daerah yang cepat dan tepat sasaran.
Sebagai tindak lanjut, Sekretariat Kabinet akan membentuk tim monitoring khusus yang secara berkala berkomunikasi dengan pemerintah provinsi. Langkah ini diharapkan mampu memangkas jalur birokrasi yang panjang, sehingga kendala teknis di lapangan dapat segera dilaporkan ke tingkat kementerian terkait melalui jalur koordinasi Sekretariat Kabinet.
“Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan program-program tersebut agar dapat memberikan dampak yang cepat dan merata bagi seluruh masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya.
Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tetap stabil di atas rata-rata nasional. Dengan sinkronisasi yang lebih erat, diharapkan seluruh proyek infrastruktur yang sedang berjalan dapat tuntas sesuai jadwal dan memberikan multiplier effect bagi perekonomian regional maupun nasional.
