KUDUS, Kaifanews — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan pembangunan wilayah eks Karesidenan Pati bakal digenjot serius pada 2026. Total anggaran sebesar Rp461 miliar resmi disiapkan untuk lima daerah di kawasan Pantura timur Jawa Tengah.
Kepastian itu disampaikan langsung dalam Rembug Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 yang digelar di Pendopo Kabupaten Kudus, Selasa 26 Mei 2026.
Dari lima daerah penerima, Kabupaten Kudus memperoleh alokasi paling besar, yakni Rp123 miliar. Disusul Kabupaten Pati Rp98 miliar, Jepara Rp81 miliar, Blora Rp80 miliar, dan Rembang Rp68 miliar.
Luthfi menegaskan, pembagian anggaran tersebut sudah final dan menjadi bentuk komitmen pemerintah provinsi dalam mempercepat pembangunan kawasan eks Karesidenan Pati.
“Kudus paling besar Rp123 miliar. Ini harga mati, tidak usah diperdebatkan lagi,” tegasnya di hadapan kepala daerah dan jajaran DPRD se-eks Karesidenan Pati.
Dalam forum tersebut, Ahmad Luthfi menekankan pentingnya pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat. Menurutnya, pemerintah tidak ingin hanya mengandalkan hasil Musrenbang formal, tetapi juga mendengar langsung persoalan yang dihadapi daerah.
“Musrenbang memang sudah diketuk, tetapi kami ingin mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan daerah,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak bekerja secara monoton di tengah kondisi ekonomi global yang masih penuh tekanan. Menurutnya, kepala daerah dan pejabat publik harus berani menciptakan inovasi baru demi memperkuat ekonomi wilayah masing-masing.
“Kita tidak boleh seperti menara gading. Harus kreatif dan berani membuat terobosan,” katanya.
Sebagai contoh, Luthfi menyinggung keberhasilan Jawa Tengah menarik investasi hingga Rp16 triliun hanya dalam satu malam melalui forum investasi beberapa waktu lalu.
Di tengah gejolak dunia seperti perang Rusia-Ukraina, konflik Timur Tengah, hingga perang dagang global, ia menyebut kondisi ekonomi Jawa Tengah masih relatif stabil. Pada triwulan pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tercatat mencapai 5,89 persen atau lebih tinggi dibanding angka nasional sebesar 5,61 persen.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah disebut turun menjadi 4,32 persen, sementara angka kemiskinan berada di angka 9,39 persen.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mulai menyiapkan fokus pembangunan tahap kedua pada 2027 dengan menitikberatkan sektor pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah sebagai motor pertumbuhan baru.
Menurut Luthfi, sektor pariwisata menjadi salah satu bidang paling potensial dalam menggerakkan ekonomi daerah. Pada 2025, sektor akomodasi dan makan minum tumbuh hingga 10,60 persen.
Jumlah kunjungan wisatawan ke Jawa Tengah pun diproyeksikan mencapai 74,4 juta orang dengan kontribusi ekonomi sekitar Rp72,62 triliun.
Untuk mendukung target tersebut, Pemprov Jateng menyiapkan berbagai program seperti pengembangan desa wisata, wisata ramah muslim, pelatihan konten kreator desa wisata, hingga penguatan ekonomi kreatif berbasis lokal.
Khusus wilayah Jekuti dan Banglor yang meliputi Jepara, Kudus, Pati, Rembang, dan Blora, sejumlah proyek strategis juga mulai dipersiapkan. Mulai dari peningkatan jalan penghubung antarwilayah, pengembangan wisata religi, hingga penyediaan internet di desa wisata.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengingatkan bahwa persoalan ekonomi masih menjadi keluhan utama masyarakat Jawa Tengah saat ini.
Menurut hasil evaluasi DPRD Jawa Tengah, persoalan seperti pengangguran, lapangan kerja, kenaikan harga sembako, hingga BBM menjadi isu yang paling dirasakan masyarakat dengan persentase mencapai 57 persen.
“Yang paling dirasakan masyarakat adalah pengangguran, kesempatan kerja, kenaikan sembako, dan BBM,” ujarnya.
Ia mengapresiasi tingginya investasi yang masuk ke Jawa Tengah sepanjang 2025, namun berharap investasi tersebut benar-benar mampu membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pembangunan harus menciptakan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya. (*)
