SEMARANG, Kaifanews — Sebanyak 422 lembaga penyalur BBM dan LPG bersubsidi di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah menerima sanksi administratif hingga 31 Oktober 2026. Langkah tersebut menjadi bagian dari pengawasan Pertamina Patra Niaga untuk mencegah penyimpangan distribusi energi bersubsidi sekaligus memastikan hak masyarakat penerima subsidi tetap terlindungi.
Rinciannya, sebanyak 219 lembaga penyalur BBM dan 203 lembaga penyalur LPG dikenai sanksi setelah ditemukan pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan. Penerapan sanksi disesuaikan dengan ketentuan dan tingkat pelanggaran masing-masing lembaga penyalur.
Di sisi lain, PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah juga mengapresiasi langkah Polda Jawa Tengah, khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), dalam mengungkap dugaan penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi.
Area Manager Communication, Relation, & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, M. Subhan Amrullah, menilai penindakan tersebut penting untuk menjaga distribusi energi agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang mencari keuntungan di luar ketentuan.
“BBM dan LPG bersubsidi merupakan dukungan pemerintah bagi masyarakat yang berhak. Karena itu, distribusinya harus kita jaga bersama. Kami mengapresiasi langkah Polda Jateng karena penegakan hukum menjadi bagian penting untuk mencegah subsidi dinikmati oleh pihak yang tidak berhak,” ujar Subhan dalam keterangan tertulis, Jumat, 13 November 2026.
Menurutnya, penyalahgunaan subsidi dapat berdampak langsung terhadap masyarakat. Ketika BBM atau LPG bersubsidi dialihkan untuk kepentingan yang tidak sesuai aturan, kelompok penerima manfaat berisiko kesulitan memperoleh energi dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah.
Subhan menjelaskan, penyalahgunaan energi bersubsidi dapat dilakukan melalui sejumlah modus. Pada LPG, salah satu praktik yang menjadi perhatian adalah pemindahan isi tabung LPG bersubsidi ke tabung nonsubsidi. Sementara pada BBM, penyimpangan dapat berupa penyalahgunaan pengangkutan dan niaga.
Praktik tersebut berpotensi mengganggu rantai distribusi dan membuat subsidi tidak sampai kepada kelompok masyarakat yang menjadi sasaran pemerintah.
“Penyalahgunaan subsidi bukan persoalan kecil karena dampaknya bisa meluas. Selain berpotensi merugikan negara, praktik tersebut juga mengganggu distribusi dan mengurangi kesempatan masyarakat yang berhak untuk mendapatkan energi bersubsidi,” jelasnya.
Untuk mencegah pelanggaran, Pertamina secara berkala mengevaluasi dan memantau lembaga penyalur BBM maupun LPG. Pengawasan dilakukan guna memastikan penyaluran sesuai ketentuan, baik dari sisi peruntukan, volume, maupun prosedur yang berlaku.
Subhan menegaskan, Pertamina tidak hanya mengandalkan pengawasan internal. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan juga terus diperkuat, termasuk mendukung proses hukum terhadap dugaan penyalahgunaan energi bersubsidi.
“Kami terus melakukan pemantauan terhadap lembaga penyalur. Apabila ditemukan pelanggaran, kami menerapkan sanksi administratif berdasarkan hasil pemeriksaan dan tingkat pelanggarannya. Koordinasi dengan aparat penegak hukum juga terus berjalan agar pengawasan semakin efektif,” katanya.
Di tengah penguatan pengawasan, Pertamina memastikan ketersediaan BBM dan LPG di wilayah Jawa Tengah dan DIY tetap terjaga. Berdasarkan posisi stok terkini dalam rilis perusahaan, ketahanan stok Pertalite mencapai 17,4 kali konsumsi normal harian, Biosolar 10,3 kali, sedangkan LPG mencapai tiga kali konsumsi normal harian.
Subhan menyampaikan, pemantauan stok dan penyaluran dilakukan secara berkala untuk menjaga keandalan pasokan. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.
“Kami memastikan pasokan BBM dan LPG di wilayah Jateng dan DIY dalam kondisi aman. Pemantauan terus dilakukan agar distribusi berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak terjadi gangguan dalam penyalurannya,” ungkapnya.
Ia menambahkan, ketersediaan pasokan harus berjalan seiring dengan ketepatan distribusi. Karena itu, pengawasan terhadap lembaga penyalur menjadi salah satu perhatian agar energi bersubsidi tidak disalahgunakan.
“Kami ingin masyarakat bisa mendapatkan energi sesuai kebutuhannya. Pengawasan distribusi dan koordinasi dengan seluruh pihak akan terus diperkuat supaya penyaluran BBM dan LPG bersubsidi tepat sasaran, tepat volume, serta sesuai ketentuan pemerintah,” tandas Subhan.
Pertamina juga mengajak masyarakat, pelaku usaha, operator SPBU, agen, dan pangkalan LPG mematuhi aturan penyaluran. Masyarakat diminta membeli BBM dan LPG sesuai kebutuhan serta tidak terlibat dalam penimbunan, pengangkutan ilegal, maupun praktik penyalahgunaan lainnya.
Jika menemukan indikasi penyimpangan, masyarakat dapat melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau melalui Pertamina Call Center 135.
Melalui pengawasan bersama antara Pertamina, kepolisian, pemerintah, dan masyarakat, distribusi energi bersubsidi diharapkan semakin tertib. Dengan begitu, subsidi pemerintah dapat benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. (*)
