Kaifanews – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pengurangan angka kebutuhan rumah atau backlog perumahan sebanyak 274.514 unit pada tahun 2026. Target tersebut menjadi kelanjutan dari capaian program perumahan sepanjang 2025 yang dinilai menunjukkan tren positif.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, mengatakan upaya pengurangan backlog menjadi prioritas pemerintah daerah guna memastikan masyarakat memiliki akses terhadap hunian layak.
“Kita berharap capaian tersebut dapat terus ditingkatkan sehingga persoalan backlog perumahan benar-benar dapat diselesaikan pada masa kepemimpinan kepala daerah,” ujarnya pada rapat koordinasi nasional di Jakarta, Rabu (25/2/2026) malam.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri sejumlah pejabat nasional, termasuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait. Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian Dalam Negeri dengan fokus pembahasan percepatan program pembangunan tiga juta rumah serta pemenuhan hunian layak bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem.
Menurut Boedyo, keberhasilan menekan backlog perumahan selama 2025 tidak lepas dari kerja kolaboratif lintas sektor. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha melalui program CSR, Baznas, hingga partisipasi masyarakat menjadi faktor utama keberhasilan program tersebut.
Ia menegaskan, persoalan perumahan tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu pendekatan kebijakan. Diperlukan inovasi kepala daerah untuk menghadirkan solusi yang sesuai dengan karakter wilayah masing-masing.
“Diperlukan kepala daerah yang memiliki jiwa inovasi sehingga mampu mencari berbagai alternatif pemecahan persoalan perumahan,” jelasnya.
Dalam forum tersebut, Menteri PKP juga mencontohkan sejumlah inovasi yang dapat diterapkan daerah, mulai dari pembangunan rumah susun, program rumah bersubsidi, hingga percepatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi terus mendorong percepatan pengurangan backlog melalui pendekatan kolaboratif. Pemerintah provinsi menggandeng berbagai elemen masyarakat, pelaku usaha, organisasi pengembang perumahan, hingga lembaga filantropi untuk memperluas akses hunian layak.
Selain pembangunan rumah baru, pemerintah juga memberi perhatian pada masyarakat terdampak bencana yang membutuhkan relokasi. Penyediaan hunian sementara maupun hunian tetap menjadi bagian dari strategi percepatan pemenuhan kebutuhan tempat tinggal.
Di sisi lain, komitmen pemerintah daerah juga tercermin melalui dukungan anggaran. Sepanjang 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengalokasikan perbaikan sekitar 17 ribu unit Rumah Tidak Layak Huni melalui APBD.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi langkah tersebut. Menurutnya, keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam pembiayaan perumahan menjadi kunci keberhasilan program nasional penyediaan rumah layak huni.
“Saya berterima kasih kepada pemerintah daerah yang sudah menganggarkan program rumah layak huni, seperti yang dilakukan di Jawa Tengah,” tandasnya.
