KUDUS, Kaifanews – Badan Koordinasi Lembaga Pendidikan Al-Qur’an (Badko LPQ) Kabupaten Kudus menggelar Musyawarah Kerja Perdana Pengurus Masa Khidmat 2026-2031 pada Jum’at, 01 Mei 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Hotel Poroliman Kudus, satu bulan pasca pelantikan pengurus pada 1 April 2026.
Musyawarah kerja ini menjadi forum awal bagi kepengurusan baru untuk merumuskan program kerja strategis selama lima tahun ke depan. Rangkaian Musker Perdana dibuka pukul 13.00 WIB dengan registrasi yang dikoordinir Sie Kesekretariatan dan PH. Acara dilanjutkan pembukaan oleh Ibu Siti Rosidah, S.Pd.AUD, M.Pd., Lagu Kebangsaan Indonesia Raya oleh Ibu Dra. Maslikhah, kemudian Tahlil dan do’a yang dipimpin Bapak Drs. KH. A. Saerozi.
Selanjutnya, Ketua Badko LPQ Kudus, Bapak Wafik Chairi, SE., M.Pd., menyampaikan sambutan arahan. Ia menegaskan pentingnya kemandirian organisasi. “Alhamdulillah untuk laporan pertanggungjawaban mengajar dari para guru TPQ dalam pelaporan berkas TKGS ke Dinas Pendidikan, BADKO LPQ paling awal di antaranya forum lain,” tegasnya.
Pasca Pelantikan, Badko LPQ Kudus Gelar Musker Perdana Fokus Kesejahteraan Guru & Kemandirian
Musyawarah Kerja (Musker) Per-bidang dalam kepengurusan BADKO LPQ Kabupaten Kudus dilanjutkan sidang pleno. Aula Hotel Poroliman (01 Mei 2026). Dok. Kaifanews

Memasuki agenda inti, Sidang Pleno I tentang Pengarahan Penyusunan Program Kerja dipandu Bapak Ali Imron, S.Ag., M.Pd. dan Bapak Wafik Chairi, S.E., M.Pd. Dilanjutkan Sidang Komisi dengan penyampaian Proker dari lima bidang, yaitu Bidang Penelitian dan Pengembangan, Bidang Organisasi, Hukum, dan Advokasi, Bidang Pendidikan dan Pembinaan, Bidang Humas dan Kerjasama Luar, serta Bidang Usaha.

Scroll Untuk Lanjut Membaca
Hasil pembahasan kelima bidang tersebut dipaparkan dalam Sidang Pleno II oleh masing-masing Koordinator dan Sekretaris Bidang. Puncak musyawarah berlangsung dalam Sidang Pleno III untuk pengambilan keputusan, dipimpin langsung oleh Ketua Badko LPQ, Bapak Wafik Chairi, SE., M.Pd. Seluruh rangkaian Musker Perdana ditutup pukul 16.30 WIB oleh Sekretaris Badko LPQ Kudus, Bapak Ali Imron, S.Ag., M.Pd.
Melalui musyawarah kerja ini, diharapkan lahir program-program strategis yang berdampak langsung terhadap penguatan kelembagaan LPQ/TPQ se-Kabupaten Kudus, peningkatan kesejahteraan guru, serta peningkatan mutu pendidikan santri. (*)

Pemerintah Terapkan Skema “Menu Kering” MBG Selama Ramadan 1447 H
Kamis, 19 Februari 2026
JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menetapkan skema "Menu Kering" bagi siswa muslim penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan suci Ramadan 2026. Kebijakan ini diambil guna memastikan paket nutrisi yang dibagikan di sekolah tetap dalam kondisi layak konsumsi saat dibawa pulang untuk santap berbuka puasa di rumah tanpa risiko cepat basi. Penetapan skema makanan kering atau kemasan sehat ini didasari atas pertimbangan logistik dan ketahanan pangan selama durasi waktu dari jam sekolah hingga waktu berbuka. Badan Gizi Nasional memastikan meskipun format makanan berubah menjadi lebih praktis, standar kalori dan kandungan gizi tetap setara dengan menu reguler yang disajikan pada hari-hari biasa. Langkah ini juga menjadi solusi bagi pihak sekolah dalam mengatur distribusi agar tidak mengganggu kekhusyukan siswa yang tengah menjalankan ibadah puasa di lingkungan pendidikan. Pemerintah memprioritaskan jenis makanan olahan sehat yang memiliki masa simpan lebih lama namun tetap menggunakan bahan baku segar dari petani lokal. "Kami telah menguji berbagai prototipe menu kering ini agar siswa bisa membawanya pulang dengan aman. Fokus utama kami adalah menjaga kualitas protein dan vitamin tetap terjaga hingga waktu berbuka tiba tanpa risiko kontaminasi bakteri," ujar  Dadan Hindayana Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Menu kering yang disiapkan mencakup berbagai variasi seperti nasi olahan tahan lama, lauk pauk kering berprotein tinggi, hingga kacang-kacangan dan buah yang dikemas khusus. Kemenko Pangan menekankan bahwa kebijakan ini tetap wajib melibatkan UMKM lokal sebagai penyedia bahan baku guna menjaga perputaran ekonomi di tingkat akar rumput. Selain makanan utama, paket tersebut juga dilengkapi dengan petunjuk penyimpanan singkat pada kemasannya untuk mengedukasi siswa dan orang tua. Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjamin keamanan pangan nasional di tengah perubahan pola konsumsi masyarakat selama bulan Ramadan. "Skema menu kering ini adalah bentuk adaptasi kebijakan yang pro-rakyat; kita tidak ingin ada makanan yang terbuang sia-sia karena basi sebelum waktunya. Setiap paket tetap mengandung serat dan protein hewani yang dibutuhkan untuk pemulihan energi setelah berpuasa," jelas Zulkifli Hasan Kemenko Pangan. Pemerintah menjamin bahwa seluruh Satuan Pelayanan Pangan Gizi (SPPG) di tiap wilayah telah mendapatkan pelatihan khusus mengenai standar pengemasan menu kering ini. Pengawasan ketat akan dilakukan secara berkala melalui sistem monitoring digital guna memastikan tidak ada penurunan kualitas layanan selama periode transisi di bulan suci ini. Implementasi skema ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program MBG sebagai bantalan sosial dan gizi bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Keberhasilan model distribusi "bawa pulang" ini diproyeksikan akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menyusun strategi pemenuhan gizi di daerah-daerah dengan tantangan logistik yang tinggi.