KUDUS, Kaifanews — Program pembangunan sumur resapan sebagai upaya menjaga keseimbangan lingkungan mendapat perhatian serius pemerintah daerah dan provinsi.
Peninjauan fasilitas sumur resapan di wilayah Kecamatan Gebog menjadi momentum memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam pengelolaan air dan mitigasi dampak musim hujan.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mengapresiasi kontribusi sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang dinilai mampu mendukung pembangunan berkelanjutan.
Menurutnya, keberadaan sumur resapan tidak hanya membantu mengurangi genangan air, tetapi juga menjaga kualitas infrastruktur.
“Program seperti ini sangat bermanfaat, karena air hujan bisa langsung meresap ke tanah sehingga tidak menimbulkan genangan yang berpotensi merusak jalan maupun lingkungan,” ujarnya pada Rabu (18/2/2026).
Ia menjelaskan, genangan air saat musim penghujan sering menjadi penyebab utama kerusakan jalan, baik jalan desa, kabupaten, maupun provinsi. Dengan sistem resapan yang baik, risiko tersebut bisa ditekan sehingga anggaran perbaikan infrastruktur dapat dialihkan ke program lain yang lebih produktif.
“Satu gerakan sumur resapan ini bisa mendukung banyak program pembangunan sekaligus, mulai dari pusat sampai desa,” katanya.
Namun demikian, Taj Yasin mengingatkan pentingnya edukasi kepada masyarakat sebelum pembangunan sumur resapan dilakukan. Kondisi tanah harus dipahami agar fungsi resapan optimal dan tidak menimbulkan masalah baru.
“Kalau tanahnya liat, resapan harus sampai lapisan pasir supaya air terserap dengan baik. Edukasi teknis seperti ini perlu dilakukan bersama pemerintah daerah dan masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah provinsi juga mendorong pemetaan wilayah bekerja sama dengan perguruan tinggi guna menentukan lokasi yang tepat untuk sumur resapan maupun biopori. “Dengan data ilmiah, program lingkungan bisa lebih efektif dan tepat sasaran,” paparnya.
Sementara itu, Bupati Samani Intakoris menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap pengembangan sumur resapan dan biopori di Kabupaten Kudus. Ia menyebut regulasi daerah sebenarnya telah mengatur kewajiban pembuatan resapan air, terutama dalam proses perizinan bangunan.
“Dalam aturan daerah, setiap pembangunan perumahan maupun bangunan baru sebenarnya wajib menyediakan sumur resapan. Ini akan kami dorong kembali agar implementasinya lebih optimal,” ucapnya.
Pemkab Kudus, lanjutnya, juga akan melakukan kajian melalui organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan pemohon izin bangunan terkait kewajiban tersebut. Selain sumur resapan dan biopori, pemerintah juga mempertimbangkan berbagai inovasi konservasi air hujan.
“Air hujan sebaiknya ditabung dan dimanfaatkan, jangan semuanya langsung mengalir ke sungai karena bisa memicu banjir di wilayah hilir,” jelasnya.
Samani turut menyampaikan apresiasi kepada pihak swasta, khususnya PT Sukun, yang telah mendukung pembangunan sumur resapan melalui program CSR. Menurutnya, keterlibatan dunia usaha sangat penting dalam mempercepat program lingkungan.
“Kami berharap perusahaan lain, kantor pemerintahan, hingga desa-desa bisa ikut membuat sumur resapan sebagai contoh nyata kepedulian lingkungan,” tandasnya.
