DEMAK, Kaifanews — Sejumlah elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Demak Menggugat (ADEM) bersama komunitas Demak Berdikari menggelar forum diskusi publik bertajuk Ngaji Demokrasi.
Forum tersebut menjadi ruang diskusi terbuka untuk menyoroti persoalan tata kelola infrastruktur, lingkungan, hingga penanganan bencana yang dinilai belum optimal selama dua periode kepemimpinan Bupati Demak Eistianah.
Kegiatan yang dihadiri puluhan peserta dari kalangan pemuda, aktivis, akademisi hingga masyarakat pesisir itu juga dimaksudkan sebagai upaya membangun kesadaran kritis masyarakat, khususnya generasi muda, agar lebih peka terhadap persoalan daerah.
Diskusi menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang, di antaranya pakar lingkungan dan tata kota Universitas Islam Sultan Agung (Unisulla) Dr. Mila Karmilla, aktivis perempuan nelayan sekaligus koordinator kelompok Puspita Bahari Masnuah, serta perwakilan warga Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, yang selama ini terdampak rob.
Forum dipandu oleh Umi sebagai moderator, dengan Farid Muhammad sebagai pemantik diskusi. Dalam pengantarnya, Umi menyoroti berbagai persoalan infrastruktur dan tata kelola lingkungan yang menurutnya masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah Kabupaten Demak.
Sementara itu, Dr. Mila Karmilla menilai perencanaan infrastruktur di Demak seharusnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menekankan pentingnya keterkaitan antara pusat permukiman dan sistem prasarana dalam mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat.
“Struktur ruang itu harus mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Tapi yang terjadi di beberapa wilayah pesisir, masyarakat justru kesulitan bertahan hidup karena dampak lingkungan yang belum tertangani,” ujarnya.
Ia mencontohkan kondisi masyarakat Desa Timbulsloko yang menurutnya kini harus berjuang ekstra, bahkan sekadar untuk mempertahankan kehidupan sehari-hari di tengah ancaman rob yang terus terjadi.
Pandangan senada disampaikan Masnuah yang menyoroti sejumlah proyek infrastruktur yang dinilai belum sepenuhnya mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan masyarakat sekitar.
“Pembangunan jalan tol misalnya, ada yang menggeser lahan pertanian warga. Hal seperti ini seharusnya dipertimbangkan secara matang dan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat,” katanya.
Ia berharap kebijakan pembangunan ke depan lebih berpihak kepada masyarakat kecil, khususnya kelompok rentan seperti nelayan dan petani yang terdampak langsung oleh perubahan lingkungan.
Dalam diskusi tersebut, Farid Muhammad juga menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam mengawal kebijakan publik. Ia mengajak anak muda untuk berani menyampaikan kritik secara konstruktif demi perbaikan daerah.
“Orang muda harus berani bersuara dan kritis terhadap kebijakan publik. Demokrasi membutuhkan partisipasi masyarakat agar kebijakan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat,” ujarnya.
Suara dari masyarakat pesisir juga turut mewarnai diskusi. Roni, pemuda asal Desa Timbulsloko, menceritakan bagaimana rob sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari warga di desanya.
“Kami sudah terbiasa dengan air. Mau hujan atau tidak, rob tetap datang. Tapi kami tidak ingin desa kami hilang. Kami akan terus bertahan,” ucapnya.
Ia menegaskan bahwa warga Timbulsloko ingin tetap diakui sebagai bagian dari Kabupaten Demak dan berharap ada perhatian lebih terhadap kondisi masyarakat pesisir.
Selain diskusi, kegiatan juga diisi dengan penampilan stand up comedy serta pembacaan puisi sebagai bentuk ekspresi sosial yang memperkuat pesan forum. Kegiatan tersebut menjadi simbol bahwa kritik sosial juga dapat disampaikan melalui pendekatan budaya.
Di akhir kegiatan, peserta forum berharap ruang-ruang diskusi seperti ini dapat terus digelar untuk memperkuat kesadaran kolektif masyarakat lintas generasi dalam mengawal pembangunan daerah.
“Kami akan terus bertumbuh dan menyebarkan kesadaran kepada masyarakat. Sistem yang baik adalah sistem yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh manusia,” tandasnya. (*)
