Kaifanews — Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka meminta warga terdampak bencana tanah bergerak di Desa Padasari, Kabupaten Tegal, tidak kembali ke permukiman lama karena dinilai masih berbahaya. Ia menegaskan keselamatan warga menjadi prioritas utama pemerintah.
“Tadi saya lihat langsung rumah-rumahnya, jalannya terbuka. Itu sangat berbahaya. Mohon jangan kembali ke sana,” ujar Gibran saat menemui warga di posko pengungsian, Jumat (6/2/2026).
Wapres juga menekankan pentingnya perhatian khusus bagi kelompok rentan di lokasi pengungsian.
“Kita prioritaskan keselamatan. Makan harus tercukupi, obat-obatan tersedia, dokter dan bidan standby 24 jam,” katanya.
Ia meminta pendataan warga dilakukan secara detail, termasuk kondisi mata pencaharian seperti pertanian dan peternakan agar seluruh kebutuhan bisa diakomodasi dalam proses relokasi.
“Yang bertani, beternak, lahannya berapa, ternaknya apa, semua dicatat. Jangan sampai ada yang tertinggal,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan pemerintah akan menyiapkan hunian baru lengkap dengan sertifikat kepemilikan bagi warga terdampak.
“Bapak Ibu tidak usah memikirkan rumah yang di sana. Tanahnya masih bergerak dan sangat berbahaya. Barang-barang nanti akan kami amankan dan dipindahkan,” ujar Luthfi.
Ia menegaskan relokasi dilakukan demi keselamatan warga dan pemerintah akan menyiapkan hunian sementara hingga rumah tetap siap ditempati.
“Sertifikat nanti akan diurus. Ibu Bapak tidak perlu khawatir, akan dapat rumah berikut sertifikatnya,” katanya.
Wapres dan Gubernur Jateng tersebut sebelumnya meninjau langsung lokasi tanah bergerak di Desa Padasari sebelum tiba di posko pengungsian sekitar pukul 10.27 WIB. Keduanya sempat berdialog dengan warga di tengah kondisi pengungsian yang padat, dengan tumpukan logistik dan barang evakuasi memenuhi ruangan.
Salah satu warga Desa Padasari, Kailah, mengaku siap direlokasi karena menyadari wilayah tempat tinggalnya rawan bencana.
“Kami siap pindah kalau memang itu solusi terbaik. Dulu waktu saya kecil juga pernah ada kejadian tanah bergerak seperti ini,” ujarnya.
Ia berharap kebijakan relokasi yang disiapkan pemerintah benar-benar memberikan keamanan dan kepastian hidup bagi warga.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyalurkan bantuan total Rp338.035.551, meliputi logistik makanan dan nonmakanan dari BPBD sebesar Rp35.200.000 serta bantuan Dinas Sosial Rp212.068.980. Bantuan lain berupa dua ton beras senilai Rp27 juta, obat-obatan Rp11.766.571, serta seragam dan perlengkapan sekolah sekitar Rp52 juta.
Selain itu, Pemprov Jawa Tengah juga mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp120 juta untuk membantu warga terdampak.
Data sementara mencatat bencana tanah bergerak di Desa Padasari berdampak pada 464 rumah warga, terdiri dari 205 rumah rusak berat, 174 rusak sedang, dan 85 rusak ringan. Jumlah pengungsi mencapai 1.686 jiwa yang kini tersebar di sejumlah titik pengungsian.
