JEPARA, Kaifanews — Puluhan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Industri Kecil dan Menengah (IKM) di sektor tenun dan batik mengikuti kegiatan sosialisasi yang mencakup perpajakan, ketenagakerjaan, literasi keuangan, serta akses permodalan. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendapa Kartini pada Senin 27 April 2026.
Acara ini turut dihadiri Wakil Bupati Muhammad Ibnu Hajar yang mewakili Bupati Witiarso Utomo, bersama Staf Ahli Bupati Sridana Paminta, Kepala Diskopukmnakertrans Zamroni Lestiaza, serta perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan, BPJS Ketenagakerjaan, KPP Pratama, dan Bank Mandiri.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM dan IKM, tetapi juga membuka kemudahan layanan, khususnya dalam hal akses pembiayaan usaha.
“Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jepara memiliki komitmen yang selaras dengan visi dan misi, yakni mewujudkan perekonomian yang kuat dengan mendorong UMKM agar bisa naik kelas,” ujar Hajar.
Ia juga menegaskan bahwa sektor ekonomi menjadi fokus utama di awal kepemimpinan Mas Wiwit – Gus Hajar. Oleh karena itu, pihaknya terus mendorong keterlibatan UMKM dan IKM lokal dalam berbagai kegiatan pembangunan daerah.
Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi yang melibatkan pelaku UMKM dari berbagai sektor. Dalam kegiatan ini, peserta mendapatkan pemahaman terkait kewajiban perpajakan, manfaat kepatuhan pajak, hingga mekanisme pengajuan pembiayaan usaha.
Wakil Bupati Hajar menyampaikan bahwa rasio wirausaha di Jepara menunjukkan peningkatan cukup signifikan, dari 3,19 persen menjadi 5,92 persen. Kenaikan ini didorong oleh program inkubasi yang menyasar 180 UMKM serta pelatihan kompetensi bagi 152 kelompok usaha sejak 2025, sebagai upaya memperkuat kesiapan menghadapi persaingan global.
Ia pun mengimbau para pelaku UMKM dan IKM untuk aktif memanfaatkan kesempatan dalam kegiatan tersebut dengan tidak ragu bertanya, baik terkait akses pembiayaan, pemahaman perpajakan, maupun kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
Lebih lanjut, Hajar mengungkapkan bahwa jumlah pelaku UMKM di Jepara hampir mencapai 80 ribu unit, yang dinilai memiliki peran besar dalam menggerakkan roda perekonomian daerah.
Pemerintah Kabupaten Jepara berharap seluruh pemangku kepentingan dapat terus berkolaborasi dalam memberikan pendampingan kepada UMKM dan IKM, sehingga mampu berkembang dan menembus pasar global.
Kegiatan sosialisasi ini pun direncanakan digelar secara rutin setiap bulan dengan melibatkan berbagai lembaga perbankan, baik yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) maupun bank daerah.
Para peserta pun menyambut baik kegiatan ini. Mereka mengaku mendapatkan wawasan baru, terutama terkait kemudahan dalam mengakses modal serta pentingnya pengelolaan pajak yang baik untuk keberlangsungan usaha.
Dengan adanya program ini, Pemkab Jepara berharap UMKM lokal mampu “naik kelas”, tidak hanya bertahan di pasar lokal, tetapi juga mampu menembus pasar yang lebih luas, bahkan hingga tingkat nasional maupun internasional.
Ke depan, Pemkab Jepara berkomitmen untuk terus menghadirkan program pendampingan yang berkelanjutan guna memastikan UMKM menjadi pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi daerah. (*)
