MAGELANG, Kaifanews – Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menghadiri High Level Meeting Akselerasi Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kabupaten Pati Tahun 2026 yang digelar di Ballroom Hotel Atria Magelang, Rabu malam 29 April 2026.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati terus mempercepat transformasi digital dalam tata kelola keuangan daerah melalui implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Langkah ini dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.
Kegiatan tersebut dihadiri berbagai pihak, mulai dari perwakilan Direksi Bank Indonesia, jajaran Unit Usaha Syariah Bank Jateng, pimpinan divisi kelembagaan dan komersial Bank Jateng, Kepala Bank Jateng Pati, Pj Sekda Kabupaten Pati, Asisten III, hingga kepala perangkat daerah dari BPKD dan DPUTR. Selain itu, para bendahara penerima serta pengelola pendapatan daerah di lingkungan Pemkab Pati juga turut hadir.
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dinilai sebagai wujud transformasi birokrasi yang lebih modern. Melalui penerapan ETPD, pemerintah daerah dapat menilai sejauh mana pengelolaan keuangan berjalan secara transparan, efisien, dan akuntabel, sekaligus menjadi tolok ukur dalam membangun kepercayaan masyarakat.
Dalam sambutannya, Plt. Bupati Pati menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mempercepat penerapan ETPD secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan.
Ia juga menekankan bahwa implementasi program tersebut harus diwujudkan melalui langkah-langkah nyata. Menurutnya, yang dibutuhkan bukan hanya sebatas laporan, tetapi aksi konkret, perubahan yang jelas, serta hasil terukur guna mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam sambutannya, Chandra menegaskan bahwa digitalisasi keuangan daerah melalui ETPD bukan sekadar program administratif, melainkan langkah strategis untuk membangun kepercayaan publik. Menurutnya, penerapan sistem transaksi non-tunai memungkinkan pemerintah daerah memantau pengelolaan keuangan secara lebih transparan dan terukur.
“Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendorong percepatan implementasi ETPD secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya implementasi nyata di lapangan, bukan hanya sebatas pelaporan. Menurutnya, keberhasilan ETPD harus tercermin dari perubahan sistem yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
“Yang dibutuhkan bukan sekadar laporan, tetapi aksi nyata dan hasil yang bisa dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Melalui forum tersebut, Pemkab Pati juga memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga perbankan dan otoritas keuangan. Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat adopsi sistem digital di seluruh perangkat daerah, mulai dari penerimaan hingga pengelolaan pendapatan daerah.
Chandra turut menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh Bank Indonesia dan Bank Jateng dalam mendorong implementasi ETPD di Kabupaten Pati. Ia berharap kerja sama tersebut dapat terus ditingkatkan sehingga menghasilkan perubahan yang lebih cepat dan signifikan.
“Kolaborasi ini harus mampu menghadirkan sistem keuangan yang lebih transparan, efisien, dan berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat serta kualitas pelayanan publik,” ungkapnya.
Sebagai penutup, ia mengajak seluruh pihak menjadikan momentum High Level Meeting ini sebagai titik percepatan implementasi ETPD di Kabupaten Pati. Dengan langkah tersebut, Pemkab Pati optimistis dapat menghadirkan tata kelola keuangan daerah yang modern, terpercaya, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. (*)
