JAKARTA, Kaifanews – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkapkan bahwa konflik global berpotensi mendorong kenaikan harga obat di Indonesia. Ketidakstabilan geopolitik dinilai berdampak pada rantai pasok bahan baku farmasi yang selama ini masih banyak bergantung pada impor.
Kepala BPOM, Taruna Ikrar, dalam keterangan persnya menyampaikan bahwa tingginya ketergantungan industri farmasi terhadap bahan baku impor menjadi salah satu faktor utama potensi kenaikan harga obat. Ia menjelaskan, sebagian besar kemasan obat berasal dari bahan berbasis petrokimia, bahkan sekitar 30 persen bahan obat kimia seperti parasetamol dan ibuprofen juga memiliki sumber yang sama.
Menurutnya, gejolak harga minyak dunia akibat konflik atau perang dapat langsung berdampak pada biaya produksi obat. Hal ini diperparah dengan kondisi Indonesia yang masih sangat bergantung pada impor bahan baku farmasi. Data BPOM menunjukkan lebih dari 90 persen bahan baku, produk antara, hingga biosimilar masih didatangkan dari luar negeri, sehingga industri farmasi nasional rentan terhadap gangguan rantai pasok global.
Meski begitu, BPOM memastikan kondisi pasokan obat saat ini masih relatif aman. Ketersediaan obat diperkirakan mencukupi untuk kebutuhan hingga enam bulan ke depan. Namun, jika konflik global terus berlanjut, tekanan terhadap harga dan pasokan obat diperkirakan akan semakin meningkat.
Taruna menegaskan bahwa perang tidak hanya berdampak pada harga, tetapi juga pada ketersediaan obat. Oleh karena itu, BPOM menyiapkan sejumlah langkah antisipasi. Salah satunya adalah relaksasi aturan terkait kemasan obat, sehingga industri dapat mengganti jenis kemasan tanpa melalui proses pengujian yang panjang, selama tetap memenuhi standar keamanan. Langkah ini dinilai penting karena biaya kemasan dapat menyumbang hingga 30 persen dari harga obat.
Selain itu, BPOM juga akan mendorong diversifikasi sumber impor bahan baku. Selama ini, Indonesia banyak bergantung pada negara seperti China, India, dan Eropa. Ke depan, kerja sama dengan negara lain, termasuk kawasan Pasifik hingga Rusia, akan diperluas sebagai alternatif pasokan.
Taruna menekankan bahwa isu utama yang harus dijaga bukan hanya harga obat, tetapi juga ketersediaannya. Menurutnya, obat yang terjangkau tidak akan bermanfaat jika tidak tersedia di pasaran, sehingga kedua aspek tersebut harus diperhatikan secara bersamaan.
Selain faktor distribusi, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing juga turut memengaruhi harga obat. Melemahnya rupiah akan membuat biaya impor bahan baku semakin tinggi, sehingga berpotensi meningkatkan harga jual obat di pasaran.
Meski demikian, BPOM memastikan pemerintah terus melakukan berbagai langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas harga obat. Salah satunya dengan mendorong kemandirian industri farmasi dalam negeri melalui pengembangan bahan baku lokal.
Di sisi lain, koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait juga terus diperkuat guna memastikan ketersediaan obat tetap terjaga di tengah dinamika global. Pemerintah berupaya agar masyarakat tetap mendapatkan akses obat dengan harga yang terjangkau.
Pengamat menilai, kondisi ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat transformasi industri farmasi nasional. Ketergantungan terhadap impor bahan baku perlu dikurangi agar lebih tahan terhadap gejolak global.
Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan dampak konflik global terhadap harga obat dapat diminimalkan, sehingga tidak memberatkan masyarakat luas. (*)
