SEMARANG, Kaifanews – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali menjalankan kebijakan pendidikan gratis untuk tahun ajaran 2026/2027, yang mencakup proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) di jenjang SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri. Sebanyak 231.724 siswa atau setara dengan sekitar 40,83 persen dari total lulusan SMP sederajat akan menikmati fasilitas pembebasan biaya pendidikan melalui program ini.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah, Sadimin, menegaskan bahwa kebijakan tersebut berlaku menyeluruh di seluruh sekolah negeri tingkat atas di Jawa Tengah, tanpa ada pungutan apapun yang dibebankan kepada siswa maupun wali murid. Ia menjelaskan bahwa cakupan pembebasan biaya meliputi berbagai kebutuhan dasar pendidikan, mulai dari SPP dan iuran wajib, pengadaan buku pelajaran sesuai kurikulum, hingga kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga, seni, dan kegiatan organisasi siswa. Penggunaan fasilitas sekolah seperti laboratorium, perpustakaan, serta berbagai kegiatan akademik pun dapat diakses tanpa biaya tambahan.
Kebijakan ini tidak hanya menyasar sekolah negeri. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen turut memperluas jangkauan pendidikan gratis melalui Program Sekolah Kemitraan yang melibatkan sekolah-sekolah swasta. Program ini diperuntukkan bagi calon peserta didik dari keluarga prasejahtera yang masuk dalam kategori Desil 1 sampai Desil 4 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Seluruh biaya pendidikan mereka ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah, dan pihak sekolah dilarang keras memungut biaya dalam bentuk apapun dari peserta didik. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan dana sebesar Rp2 juta per siswa per tahun untuk program ini.
Program Sekolah Kemitraan tahun ini melibatkan 139 sekolah swasta, terdiri dari 56 SMA swasta dan 83 SMK swasta yang tersebar di Jawa Tengah, dengan total daya tampung sebanyak 5.004 kursi. Proses seleksinya dilaksanakan bersamaan dengan SPMB sekolah negeri melalui jalur afirmasi.
Selain itu, Pemprov Jateng juga mempertahankan program SMK boarding dan semi boarding yang sepenuhnya bebas biaya. Untuk program boarding school, tersedia kuota di tiga lokasi, yakni SMKN Jateng Semarang dengan 120 kursi, SMKN Jateng Pati sebanyak 72 kursi, dan SMKN Jateng Purbalingga sejumlah 96 kursi. Semua siswa yang diterima dibebaskan dari biaya operasional maupun biaya personal.
Adapun program semi boarding diselenggarakan di 15 SMK Negeri yang tersebar di 15 kabupaten, meliputi Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Klaten, Wonogiri, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Demak, Pemalang, dan Brebes, dengan total kapasitas 471 kursi. Seluruh peserta program ini pun mendapatkan pembebasan biaya yang sama seperti peserta boarding school.
Sadimin juga menekankan bahwa proses SPMB Jawa Tengah 2026 akan dijalankan secara terbuka dan bebas dari praktik titip-menitip maupun jasa penitipan siswa.
Gubernur Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa Pemprov Jateng terus berkomitmen membuka akses pendidikan seluas-luasnya, khususnya bagi siswa dari keluarga yang kurang beruntung secara ekonomi. Menurutnya, pendidikan merupakan sarana utama dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ia menambahkan bahwa jalur afirmasi terus diperbanyak guna mencegah siswa putus sekolah setelah lulus SMP karena keterbatasan biaya. (*)
