KUDUS, Kaifanews — Kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dinilai berpotensi memicu efek domino terhadap berbagai sektor ekonomi. Selain mendorong peralihan konsumen ke BBM subsidi, kondisi tersebut juga dikhawatirkan berdampak pada daya beli masyarakat hingga harga kebutuhan pokok.
Dosen Program Studi S-1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kudus, Agustina Eka Harjanti, menilai lonjakan harga yang mencapai lebih dari 30 persen itu akan memengaruhi pola konsumsi masyarakat, khususnya kelompok menengah yang selama ini menggunakan Pertamax sebagai bahan bakar utama kendaraan mereka.
“Kenaikan harga Pertamax yang semula di harga Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter tentu akan memengaruhi perilaku konsumsi, terutama bagi konsumen kelas menengah. Mereka cenderung memilih barang substitusi yang lebih murah, dalam hal ini beralih ke Pertalite,” ujarnya saat dikonfirmasi pada Jumat 12 Juni 2026.
Menurutnya, perpindahan pengguna Pertamax ke Pertalite dapat memunculkan persoalan baru berupa meningkatnya konsumsi BBM subsidi oleh kelompok masyarakat yang sebenarnya tidak menjadi sasaran utama program subsidi pemerintah.
“Akibatnya, potensi ketidaktepatan sasaran BBM bersubsidi semakin besar. Permintaan Pertalite meningkat dan dikhawatirkan akan menambah beban subsidi maupun kompensasi energi yang ditanggung negara,” katanya.
Selain persoalan subsidi, peningkatan jumlah pengguna Pertalite juga diperkirakan memicu antrean panjang di SPBU. Kondisi ini berpotensi mengurangi kenyamanan masyarakat dalam memperoleh bahan bakar serta menambah waktu tunggu di sejumlah titik distribusi.
Agustina menjelaskan, dampak kenaikan harga BBM tidak berhenti pada sektor energi. Kenaikan biaya transportasi dan distribusi berpotensi mendorong kenaikan harga barang dan jasa, termasuk bahan makanan serta kebutuhan pokok masyarakat.
“Dampak lainnya adalah pada daya beli masyarakat. Konsumsi rumah tangga sangat dipengaruhi oleh pendapatan disposable. Ketika harga BBM naik, pengeluaran rumah tangga ikut meningkat sehingga mengurangi pendapatan yang tersisa untuk membeli barang dan jasa lainnya, belum gaji masyarakat yang masih banyak dibawah standar dan belum layak,” paparnya.
Ia menambahkan, apabila kondisi tersebut berlangsung dalam jangka waktu lama, konsumsi agregat masyarakat dapat mengalami perlambatan. Padahal konsumsi rumah tangga merupakan salah satu kontributor terbesar dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
Lebih lanjut, Agustina menilai kenaikan harga Pertamax mencerminkan adanya trade off atau pilihan ekonomi yang harus dihadapi pemerintah.
Di satu sisi, penyesuaian harga dapat membantu mendekatkan harga BBM pada mekanisme pasar dan mengurangi tekanan fiskal negara. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut berpotensi memicu inflasi, menekan daya beli masyarakat, serta memperlambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek.
“Stabilitas ekonomi nasional sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menyeimbangkan kepentingan fiskal dengan perlindungan daya beli masyarakat. Dampak negatif jangka pendek perlu diminimalkan tanpa mengorbankan keberlanjutan ekonomi jangka panjang,” tandasnya. (*)
