KUDUS, Kaifanews — Aduan masyarakat Kabupaten Kudus sepanjang Juni 2025 hingga Februari 2026 didominasi persoalan infrastruktur. Data yang dihimpun Pemerintah Kabupaten Kudus menunjukkan tingginya partisipasi warga dalam menyampaikan laporan melalui kanal pengaduan resmi.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, Satria Agus Himawan, mengungkapkan bahwa sektor infrastruktur menjadi kategori dengan aduan terbanyak, yakni mencapai 224 laporan.
“Permasalahan infrastruktur masih menjadi perhatian utama masyarakat, mulai dari jalan rusak hingga fasilitas umum yang membutuhkan perbaikan,” ujarnya saat dihubungi pada Sabtu 11 April 2026.
Selain itu, aduan terkait bantuan sosial juga cukup tinggi dengan total 210 laporan. Disusul lampu penerangan jalan umum (PJU) sebanyak 132 laporan serta sektor pendidikan mencapai 95 aduan.
“Ini menunjukkan layanan dasar seperti bantuan sosial, penerangan jalan, dan pendidikan masih menjadi fokus perhatian warga,” katanya.
Lebih lanjut, kategori lain yang turut dilaporkan masyarakat antara lain ketertiban umum sebanyak 85 aduan, lingkungan 78 aduan, kesehatan 69 aduan, hingga listrik padam sebanyak 62 laporan.
Satria menjelaskan, tingginya angka aduan tersebut tidak lepas dari kemudahan akses kanal pengaduan yang disediakan pemerintah daerah, khususnya melalui program Wadul Bupati.
Berdasarkan data, mayoritas laporan masuk melalui kanal Wadul Bupati dan Wakil Bupati Kudus yang mencapai 1.378 aduan atau sekitar 99 persen dari total laporan. Sementara itu, kanal SP4N Lapor hanya mencatat 16 laporan atau sekitar 1 persen.
“Wadul Bupati menjadi kanal favorit karena dinilai lebih cepat direspons dan mudah diakses oleh masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan, partisipasi aktif masyarakat dalam menyampaikan aduan menjadi indikator penting dalam pembangunan daerah yang partisipatif.
“Semakin banyak masyarakat yang melapor, maka penanganan permasalahan juga bisa dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran,” paparnya.
Pemerintah Kabupaten Kudus, lanjutnya, akan terus mengoptimalkan kanal pengaduan agar semakin responsif dan transparan.
“Kami berkomitmen menjadikan kanal pengaduan sebagai jembatan komunikasi yang efektif antara masyarakat dan pemerintah,” tandasnya. (*)
