KUDUS, Kaifanews — Surat terbuka yang ditulis seorang siswa SMK NU Miftahul Falah Kudus kepada Presiden RI terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menuai perhatian berbagai pihak. Kali ini, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah ikut memberikan tanggapan sekaligus mengingatkan agar tidak ada tekanan terhadap siswa tersebut.
Ketua PGRI Jawa Tengah, Muhdi menilai, apa yang disampaikan siswa tersebut bukanlah suara yang sepenuhnya baru, karena kritik terhadap program MBG sebelumnya juga telah disampaikan sejumlah pihak. Namun, menurutnya, hal itu menjadi menarik karena datang dari seorang pelajar.
“Ini sebenarnya bukan suara baru, sudah banyak yang menyampaikan. Tetapi menjadi istimewa karena disampaikan oleh seorang siswa SMK. Artinya ini juga bagian dari suara masyarakat,” ujarnya saat dihubungi pada Sabtu, 4 April 2026.
Muhdi, yang juga anggota DPD RI menegaskan bahwa keberanian siswa tersebut menunjukkan adanya kepedulian generasi muda terhadap kondisi pendidikan di sekitarnya, termasuk persoalan kesejahteraan guru.
Menurut Muhdi, hingga saat ini masih banyak guru, khususnya di sekolah swasta, yang penghasilannya belum layak. Bahkan, tidak sedikit yang menerima gaji di bawah Rp1 juta per bulan.
“Kalau kita ingin pendidikan maju, maka yang utama adalah memastikan guru mendapatkan penghasilan yang layak. Baik guru negeri maupun swasta harus diperhatikan kesejahteraannya,” tegasnya.
Ia juga berpandangan bahwa program MBG akan lebih tepat sasaran jika difokuskan kepada siswa dari keluarga kurang mampu, sehingga penggunaan anggaran dapat lebih efektif untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan.
“Tidak semua siswa membutuhkan program tersebut. Akan lebih baik jika difokuskan kepada yang benar-benar membutuhkan, sementara anggaran lainnya bisa dialihkan untuk kebutuhan pendidikan yang lebih mendesak,” jelasnya.
Muhdi juga mengapresiasi keberanian siswa tersebut yang dinilai mampu menyampaikan kritik secara santun, logis, serta menunjukkan empati terhadap kondisi para guru.
“Ini contoh siswa yang berpikir kritis dan memiliki kepedulian sosial. Justru hal seperti ini perlu diapresiasi dan jangan sampai di bungkam,” tegas Muhdi.
Ia pun mengingatkan agar tidak ada pihak yang memberikan intimidasi terhadap siswa tersebut karena menyampaikan pendapat merupakan hak setiap warga negara, termasuk pelajar.
“Saya berharap tidak ada intimidasi. Ini anak sebagai penerus bangsa yang menyampaikan aspirasi dengan cara baik. Pemerintah cukup merespons secara bijak,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Jawa Tengah, Budi Santosa menyatakan pihaknya menghargai setiap dinamika pendapat yang muncul di tengah masyarakat, termasuk dari kalangan pelajar.
Ia mengaku baru menerima informasi tersebut dan akan mempelajari secara menyeluruh sebelum menentukan langkah lanjutan.
“Kami menghargai setiap perbedaan pendapat, termasuk dari siswa. Ini bagian dari dinamika yang harus disikapi dengan bijak,” ujarnya.
Menurutnya, siswa yang bersangkutan dikenal memiliki prestasi dan aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Oleh karena itu, pendampingan dinilai penting agar potensi yang dimiliki dapat berkembang secara positif.
“Kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memahami persoalan ini secara utuh. Pendampingan diperlukan agar siswa bisa berkembang dengan baik,” katanya.
Ia berharap polemik yang muncul dapat menjadi momentum memperkuat komunikasi antara siswa, sekolah, dan pemerintah sehingga aspirasi yang muncul dapat tersalurkan secara konstruktif.
“Harapannya ini bisa menjadi pembelajaran bersama agar komunikasi antara siswa, sekolah, dan pemerintah semakin baik,” tandasnya. (*)
