JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi mencanangkan transformasi besar-besaran di sektor kelautan dengan menargetkan pengoperasian 1.000 desa nelayan modern di seluruh penjuru Indonesia pada tahun 2026, sebagai langkah awal dari visi ambisius menjangkau 5.000 desa hingga akhir 2029.
Strategi nasional ini diluncurkan untuk menjawab tantangan kemiskinan di pesisir sekaligus memperkuat kedaulatan pangan melalui modernisasi alat tangkap, penyediaan fasilitas cold storage, serta akses pasar yang lebih adil bagi para pelaut tradisional.
Pemerintah menempatkan program pemberdayaan desa nelayan ini sebagai proyek strategis nasional yang mengintegrasikan teknologi terkini ke dalam ekosistem tradisional. Fokus utama terletak pada pembangunan infrastruktur pendukung yang selama ini menjadi kendala utama distribusi hasil laut.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa kekayaan laut yang luar biasa besar tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir korporasi besar. Ia menginstruksikan agar nelayan kecil mendapatkan hak dan fasilitas yang setara untuk meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan mereka.
“Kita harus mengembalikan kejayaan maritim kita dengan memastikan nelayan-nelayan kita adalah tuan rumah di lautnya sendiri, bukan hanya menjadi penonton di tengah kekayaan alam yang melimpah,” ujar Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Kepala Negara, ketersediaan fasilitas pendingin (cold storage) dan pabrik es di setiap desa nelayan akan menjadi pembeda utama dalam program ini. Hal ini bertujuan agar kualitas ikan tetap terjaga dan harga tidak jatuh saat musim panen tiba.
“Target kita jelas, 1.000 desa nelayan sudah harus beroperasi penuh pada 2026, dan kita akan terus genjot hingga 5.000 desa di 2029 agar ekonomi pesisir kita benar-benar mandiri,” tegas Prabowo.
Presiden juga menyoroti pentingnya akses permodalan yang mudah melalui bank-bank milik negara untuk membantu nelayan melakukan peremajaan kapal. Dengan kapal yang lebih modern dan aman, jangkauan tangkap nelayan diharapkan bisa meluas hingga ke zona ekonomi eksklusif.
“Pemerintah tidak akan membiarkan nelayan berjuang sendirian dengan peralatan seadanya; kita siapkan skema bantuan dan dukungan teknologi agar mereka bisa bersaing dengan armada asing,” jelas Presiden dengan nada optimistis.
Menteri Kelautan dan Perikanan serta jajaran kepala daerah diperintahkan untuk segera memetakan wilayah potensial yang akan masuk dalam tahap pertama program ini. Pengawasan ketat juga akan dilakukan guna menjamin bantuan alat tangkap dan infrastruktur tidak jatuh ke tangan yang salah.
