KUDUS, Kaifanews — Warga dan kepala desa se-Kecamatan Dawe menyampaikan sejumlah aspirasi kepada Wakil Bupati Kudus Bellinda Putri Sabrina Birton dalam acara reses Ketua Komisi A DPRD Kudus Muhammad Antono di Balai Desa Piji, Minggu, 18 Oktober 2026.
Aspirasi tersebut mencakup perbaikan infrastruktur jalan, bantuan kursi roda, pemerataan layanan kesehatan, hingga pengembangan desa wisata.
Ketua Komisi A DPRD Kudus, Muhammad Antono, mengatakan reses menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan secara langsung kepada pemerintah daerah.
Kehadiran Wakil Bupati Kudus dalam pertemuan tersebut juga membuka ruang komunikasi agar aspirasi warga dapat segera ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan kemampuan pemerintah.
Antono menyebut sejumlah program yang menjadi perhatiannya, antara lain bidang kesehatan dan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
Pada tahun ini, ia telah membantu 10 mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Muria Kudus (UMK) dan Universitas Muhammadiyah Kudus (UMKU).
“Realisasi KIP Kuliah tahun ini ada 10 orang yang saya kuliahkan di UMK dan UMKU. Saya berharap program ini bisa membantu anak-anak yang memiliki keterbatasan ekonomi agar tetap bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi,” ungkapnya.
Ia menambahkan, aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam reses tidak hanya berkaitan dengan program pendidikan dan kesehatan, tetapi juga kebutuhan infrastruktur yang mendesak.
Dalam pertemuan tersebut, salah seorang warga Desa Lawu, Budiono, menyampaikan kondisi jalan menuju Dukuh Ongol-Ongol Kesuteng yang masih berupa tanah. Jalan di wilayah RT 2 RW 2 itu menjadi licin dan berbahaya ketika hujan karena permukaannya tergerus air.
Selain perbaikan jalan, Budiono juga menyampaikan permohonan bantuan kursi roda bagi ibunya yang mengalami stroke.
Antono mengatakan, saat warga menyampaikan aspirasi tersebut, Wakil Bupati Bellinda turut hadir sehingga keluhan dapat disampaikan secara langsung.
“Kemarin ada aspirasi terkait infrastruktur dari warga. Kebetulan ada Bu Wabup, sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan kebutuhan mereka. Ada juga warga yang meminta kursi roda untuk ibunya yang mengalami stroke dan langsung ditindaklanjuti oleh Bu Wabup,” jelasnya.
Perbaikan Jalan dan Pengembangan Desa Wisata
Aspirasi infrastruktur juga datang dari Desa Ternadi. Perwakilan desa menyampaikan kondisi jalan penghubung Ternadi–Soco yang terdampak hujan lebat hingga membawa material ke badan jalan. Pihak desa mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk membahas persoalan tersebut.
Sementara itu, Muslin dari Desa Glagah Kulon menyoroti jalan yang baru dibedah atau diperbaiki. Ia berharap pembangunan jalan tersebut dapat disertai penanganan drainase atau pembangunan water barrier sesuai kebutuhan teknis, terutama untuk mengantisipasi dampak cuaca saat musim hujan maupun kemarau.
Warga Glagah Kulon juga mengusulkan peninjauan jembatan penghubung Brangkal yang mengalami kerusakan. Mereka berharap jembatan tersebut dapat diperbaiki, ditinggikan jika memungkinkan secara teknis, serta dilengkapi penerangan untuk meningkatkan keamanan pengguna jalan.
Selain itu, warga mengusulkan pembangunan tugu atau gapura sebagai penanda batas kabupaten. Usulan tersebut berkaitan dengan harapan menjadikan Desa Glagah Kulon sebagai salah satu tujuan wisata yang memiliki akses dan fasilitas pendukung memadai.
Berbagai masukan tersebut menjadi perhatian dalam dialog antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat. Penanganan setiap usulan nantinya perlu disesuaikan dengan kondisi lapangan, kewenangan instansi, serta perencanaan pembangunan daerah.
Pemerataan Layanan Kesehatan Jadi Perhatian
Dalam dialog tersebut, warga juga menyoroti akses layanan kesehatan dan bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Salah satu persoalan yang disampaikan ialah warga dengan kondisi ekonomi sulit terkadang tidak masuk kriteria penerima bantuan karena kondisi rumah dinilai masih layak.
Warga berharap penentuan penerima bantuan sosial dan layanan kesehatan dapat mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga secara menyeluruh, bukan hanya melihat kondisi fisik tempat tinggal.
Selain itu, kebutuhan ambulans dan pemerataan akses layanan kesehatan juga menjadi perhatian, terutama bagi warga yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan. Ketersediaan layanan transportasi medis dinilai penting agar masyarakat dapat memperoleh penanganan ketika membutuhkan pertolongan.
Usulan lain yang turut mengemuka ialah program satu desa satu sarjana. Program tersebut diharapkan dapat memperluas kesempatan pendidikan tinggi bagi generasi muda, khususnya dari keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi.
Wakil Bupati Kudus Bellinda Putri Sabrina Birton menyerap berbagai masukan tersebut sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan.
“Melalui dialog seperti ini, kami bisa mendengar langsung masukan, keluhan, dan harapan masyarakat. Aspirasi yang disampaikan menjadi bahan penting agar pembangunan di Kabupaten Kudus semakin sesuai dengan kebutuhan warga,” demikian pesan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.
Sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat juga diperlukan agar program pembangunan berjalan selaras dengan kebutuhan setiap wilayah. Masukan dari masyarakat menjadi salah satu unsur penting dalam mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan.
Pemkab Kudus terus mendorong keterbukaan komunikasi agar masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi. Langkah tersebut sejalan dengan semangat mewujudkan Kudus Sehat, yakni Sejahtera, Harmoni, dan Taqwa.
“Melalui penyerapan aspirasi secara langsung, kami berharap pembangunan daerah dapat berjalan lebih responsif terhadap kebutuhan warga,” tandasnya. (*)
