KUDUS, Kaifanews — Maraknya kenakalan remaja di Kabupaten Kudus yang belakangan diwarnai aksi balap liar, tawuran, hingga pelajar yang kedapatan membawa senjata tajam menjadi perhatian serius dari berbagai pihak, salah satunya DPRD Kudus.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Kudus dari Fraksi PKB, Ali Ihsan, menilai persoalan tersebut tidak bisa ditangani hanya oleh satu pihak, melainkan membutuhkan peran bersama antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan aparat keamanan.
Menurutnya, pencegahan kenakalan remaja harus dimulai dari lingkungan terdekat, terutama keluarga dan sekolah yang memiliki peran penting dalam pengawasan serta pembinaan karakter anak.
“Persoalan kenakalan remaja ini tidak bisa diatasi oleh satu institusi saja. Semua harus terlibat, mulai dari sekolah, keluarga, sampai lingkungan masyarakat,” ujarnya saat dihubungi pada Sabtu (14/3/2026).
Ia menegaskan, sekolah perlu memaksimalkan kegiatan positif bagi siswa agar energi remaja dapat tersalurkan ke arah yang lebih bermanfaat. Sementara itu, orang tua diminta lebih aktif memantau aktivitas anak di luar jam sekolah.
“Setelah pulang sekolah kan mereka kembali ke keluarga dan lingkungan masyarakat. Di situ peran pengawasan keluarga menjadi sangat penting,” katanya.
Dari sisi pemerintah, Ali Ihsan meminta aparat keamanan, khususnya kepolisian, untuk meningkatkan kewaspadaan melalui patroli yang lebih intensif, terutama menjelang Hari Raya Idulfitri yang biasanya diiringi peningkatan aktivitas masyarakat pada malam hari.
“Menjelang Lebaran biasanya aktivitas masyarakat meningkat. Karena itu aparat keamanan harus meningkatkan patroli, terutama di jalan-jalan yang rawan,” jelasnya.
Ia juga mendorong agar patroli tidak hanya bersifat seremonial atau sekadar melintas, tetapi dilakukan secara rutin dengan frekuensi yang jelas pada jam-jam rawan.
“Patroli harus benar-benar menyentuh titik-titik rawan, bukan hanya menjaga di pusat keramaian. Jalan-jalan yang sering dijadikan lokasi balap liar juga harus masuk rute patroli rutin,” paparnya.
Terkait efek jera bagi pelaku kenakalan remaja, Ali Ihsan menilai perlu ada langkah yang lebih tegas dan terukur agar penindakan tidak sekadar bersifat sementara.
“Kalau hanya ditangkap lalu dilepas, efek jeranya memang kurang terasa. Harus ada sanksi sosial agar pelajar atau remaja lain tidak mengikuti kegiatan negatif serupa. Ini yang perlu dikaji bersama,” ungkapnya.
Ia juga mengusulkan adanya patroli gabungan antara kepolisian, Satpol PP, dan instansi terkait untuk memperkuat pengawasan di lapangan, termasuk mendirikan pos pengamanan di titik-titik yang selama ini dikenal rawan tawuran maupun balap liar.
“Kalau perlu ada patroli bersama antara polisi, Satpol PP, dan unsur lainnya. Titik-titik yang selama ini sering dipakai balap liar atau tawuran harus benar-benar dijaga,” katanya.
Menurutnya, keberadaan pos pengamanan meskipun dengan personel terbatas tetap dapat memberikan dampak psikologis bagi para remaja yang hendak melakukan aksi negatif.
“Kadang hanya dengan ada mobil patroli yang parkir atau pos jaga saja mereka sudah berpikir ulang. Ini soal kehadiran aparat di titik rawan,” jelasnya.
Ia mengakui adanya keterbatasan jumlah personel aparat di lapangan, namun menurutnya hal tersebut dapat disiasati dengan pengaturan pola patroli yang efektif serta dukungan anggaran jika diperlukan.
“Kalau memang dibutuhkan, penguatan pengamanan bisa didukung melalui anggaran daerah agar upaya menjaga keamanan masyarakat bisa lebih maksimal dan masa depan para anak bisa terus terjaga,” tandasnya. (*)
