KUDUS, Kaifanews — Budidaya lele dengan sistem modern berbasis bioflok mulai digencarkan di Kabupaten Kudus. Sebanyak 22 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) mengajukan bantuan program bioflok tematik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengembangkan usaha perikanan air tawar di desa.
Program tersebut didorong Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertan) Kabupaten Kudus sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus mendukung ketahanan pangan berbasis perikanan.
Kepala Bidang Perikanan Dispertan Kudus, Zaenal Arifin mengatakan, program bioflok tematik merupakan sistem budidaya ikan intensif menggunakan kolam bundar modern dengan kapasitas padat tebar tinggi.
“Tahun 2026 ini ada program bioflok tematik dari KKP untuk Koperasi Desa Merah Putih. Di Kudus ada 22 KDMP yang mengakses bantuan tersebut dan semuanya sudah mengajukan,” ujarnya pada Rabu 13 Mei 2026.
Menurutnya, wilayah Pulau Jawa mendapat alokasi sekitar 850 paket bantuan bioflok dari pemerintah pusat. Nantinya, setiap koperasi yang lolos verifikasi akan memperoleh tiga paket bioflok dengan total delapan kolam bundar berdiameter empat meter.
Tak hanya kolam, bantuan yang diberikan juga cukup lengkap, mulai pembangunan instalasi, bibit ikan, pakan, pompa air, hingga sarana penunjang budidaya lainnya. Nilai bantuan di setiap lokasi diperkirakan mencapai Rp500 juta hingga Rp600 juta.
“Bantuannya lengkap mulai pembangunan tempat, kolam, bibit, pakan sampai instalasi air. Jadi nanti tinggal dijalankan oleh koperasi,” katanya.
Salah satu desa yang menjadi perhatian dalam program tersebut yakni Desa Honggosoco, Kecamatan Jekulo. Program bioflok diharapkan mampu membuka peluang usaha baru sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat desa.
Zaenal menjelaskan, program serupa sebenarnya sudah berjalan sejak tahun 2025 di dua desa di Kudus, yakni Desa Karangrowo dan Undaan Lor. Namun pelaksanaannya sempat menghadapi kendala akibat banjir pada awal tahun.
Bibit ikan yang baru ditebar saat itu banyak hanyut karena air meluap melewati area kolam bioflok. Meski demikian, sebagian hasil budidaya masih berhasil dipanen dan menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan program berikutnya.
Ia menegaskan, tidak semua koperasi otomatis mendapatkan bantuan. KKP akan melakukan verifikasi ketat terhadap kesiapan koperasi, mulai dari ketersediaan lahan, sumber air, pasokan listrik, hingga legalitas usaha perikanan.
“Semua yang mengajukan sudah punya KBLI usaha pembesaran ikan air tawar. Jadi secara administrasi sudah siap dan tinggal menunggu verifikasi dari KKP,” jelasnya.
Ke depan, hasil budidaya ikan dari program bioflok tersebut direncanakan terhubung dengan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sehingga hasil panen dapat diserap untuk kebutuhan pangan masyarakat.
“Harapannya KDMP bisa berkembang menjadi sentra budidaya ikan desa yang mampu menopang ekonomi warga sekaligus mendukung kebutuhan pangan bergizi,” pungkasnya. (*)
