KUDUS, Kaifanews — Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kudus terus mendapat pengawalan agar berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penguatan pelaksanaan program tersebut menjadi perhatian dalam Dialog Program MBG yang diikuti Bupati Kudus Sam’ani Intakoris bersama Wakil Bupati Kudus Bellinda Birton selaku Ketua Satgas MBG dan jajaran Forkopimda di Pendapa Belakang, Rabu, 2 September 2026.
Dalam dialog tersebut, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris menekankan pentingnya keberadaan MBG tidak hanya dilihat dari tersedianya makanan bagi penerima manfaat.
Program tersebut diharapkan mampu memberi dampak yang lebih luas, termasuk mendorong pemanfaatan potensi pangan lokal dan menggerakkan perekonomian masyarakat.
Sam’ani meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mengoptimalkan penyerapan bahan pangan dari wilayah Kabupaten Kudus.
Sayuran, ikan, maupun komoditas pangan lokal lainnya dinilai dapat menjadi bagian dari rantai pasok MBG selama memenuhi standar kualitas dan kebutuhan gizi.
“SPPG kami dorong untuk menyerap bahan pangan lokal, seperti sayuran dan ikan. Jadi, MBG ini selain menyediakan makanan yang bergizi dan enak bagi anak-anak, juga dapat menggerakkan perputaran ekonomi masyarakat serta memberdayakan UMKM,” ujarnya.
Menurutnya, keterlibatan pelaku usaha dan penyedia bahan pangan lokal akan membuat manfaat program semakin terasa di tingkat masyarakat.
“Perputaran ekonomi dari kebutuhan bahan baku MBG diharapkan dapat membuka ruang bagi petani, nelayan, pedagang, hingga pelaku UMKM untuk ikut mengambil manfaat dari program tersebut,” jelasnya.
Selain persoalan bahan baku, Bupati juga menyoroti kualitas makanan yang disajikan kepada penerima manfaat. Mitra SPPG diminta terus melakukan evaluasi agar menu yang diberikan memenuhi kebutuhan gizi sekaligus memiliki cita rasa yang dapat diterima anak-anak.
“Yang perlu diperhatikan adalah kualitas makanannya, kemudian manajemen waktu pendistribusian juga harus diperbaiki. Jangan sampai makanan terlambat diterima sehingga mengurangi kualitas dan kenyamanan penerima manfaat,” tegasnya.
Sam’ani juga meminta mitra SPPG membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. Menurutnya, komunikasi diperlukan agar berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG dapat segera diketahui dan dicarikan solusi bersama.
Pengawalan program, lanjut dia, membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah daerah, Satgas MBG, Forkopimda, mitra SPPG, sekolah, hingga masyarakat memiliki peran dalam memastikan program berjalan sesuai tujuan.
Wakil Bupati Kudus Bellinda Birton yang juga Ketua Satgas MBG turut menjadi bagian dalam pengawalan pelaksanaan program di Kabupaten Kudus. Ia menyebut koordinasi lintas sektor dinilai penting untuk memastikan persoalan yang muncul di lapangan dapat segera ditindaklanjuti.
“Kami berharap pelaksanaan MBG di Kabupaten Kudus dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi penerima program, mulai dari anak-anak hingga ibu hamil dan kelompok penerima manfaat lainnya. Asupan makanan bergizi diharapkan ikut mendukung tumbuh kembang anak sekaligus menjadi salah satu bagian dari upaya menekan angka stunting,” jelas Bellinda.
Di sisi lain, penguatan rantai pasok pangan lokal diharapkan mampu menciptakan efek ekonomi yang lebih luas. Dengan demikian, MBG tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan makanan bergizi, tetapi juga dapat menjadi penggerak aktivitas ekonomi masyarakat Kabupaten Kudus.
“Dengan pengawalan bersama, kami ingin MBG benar-benar memberikan dampak nyata bagi anak-anak, ibu hamil, dan penerima manfaat lainnya. Program ini harus berjalan aman, tepat waktu, berkualitas, sekaligus memberi manfaat bagi perekonomian masyarakat Kudus,” tandasnya.
