Kaifanews – Komisi VII DPR RI menegaskan komitmennya mengawal pengembangan kawasan industri di Jawa Tengah sebagai bagian dari strategi memperkuat investasi nasional dan pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah.
Anggota Komisi VII DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo, menyampaikan bahwa Jawa Tengah kini menjadi salah satu tujuan utama relokasi industri dari berbagai wilayah di Indonesia, terutama dari kawasan industri padat di Jabodetabek dan Jawa Barat.
“Jawa Tengah sekarang menjadi primadona investasi. Kawasan industri berkembang luar biasa, termasuk di Batang. Industri dari Jawa Barat dan Jakarta pasti bergeser ke Jawa Tengah karena upah kompetitif dan lahan masih tersedia,” ujarnya saat kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI di kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Sabtu (21/2/2026).
Menurutnya, perkembangan investasi tersebut harus diimbangi dengan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi yang berpotensi menghambat investor.
“Kami siap mengawal penguatan kawasan industri, termasuk jika diperlukan penyempurnaan regulasi agar iklim investasi semakin kondusif,” katanya.
Kunjungan DPR RI tersebut sekaligus menjadi forum strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan industri nasional dengan potensi daerah di Jawa Tengah.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyampaikan bahwa kawasan industri masih menjadi sektor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi baru di wilayahnya.
“Kawasan industri menjadi primadona untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi baru. Ada sembilan kabupaten/kota yang nanti akan mengajukan menjadi kawasan industri,” ujarnya.
Sembilan daerah yang mengusulkan pembentukan kawasan industri tersebut meliputi Kabupaten Rembang, Demak, Kendal, Batang, Brebes, Cilacap, Banyumas, Kebumen, serta Kota Semarang.
Luthfi menjelaskan, pengembangan kawasan industri akan disesuaikan dengan potensi unggulan masing-masing daerah, sehingga pusat-pusat ekonomi baru dapat tumbuh secara merata dan tidak terpusat di satu wilayah saja.
Selain mendorong industrialisasi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menaruh perhatian besar terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Saat ini, jumlah UMKM di Jawa Tengah mencapai hampir empat juta unit usaha.
“UMKM harus menjadi penggerak ekonomi di level bawah sekaligus naik kelas. Karena itu perlu pendampingan, akses modal, hingga penguatan pemasaran,” jelasnya.
Tak hanya industri dan UMKM, sektor ekonomi kreatif juga dipandang sebagai sumber pertumbuhan baru yang potensial. Pemprov Jateng terus mendorong pengembangan ekosistem kreatif agar mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing daerah.
Di sektor pariwisata, pemerintah provinsi memastikan program pengembangan lebih dari 1.000 desa wisata tidak berhenti pada tahap pembentukan saja, melainkan dilanjutkan dengan pembinaan teknis, penguatan manajemen, pendanaan, hingga promosi destinasi.
“Seribu desa wisata sudah kita ciptakan. Tidak bisa kita lepas begitu saja. Harus ada pembinaan teknis, penguatan pemasaran, pendanaan, pengelolaan, dan promosi,” tegas Luthfi.
Ia menilai kunjungan kerja Komisi VII DPR RI menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah melalui sektor industri, UMKM, ekonomi kreatif, dan pariwisata.
LDengan dukungan regulasi serta sinergi lintas sektor, Jawa Tengah diharapkan mampu memperkuat posisinya sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dan tujuan investasi strategis di Indonesia dalam beberapa tahun mendatang,” tandasnya.
