KUDUS, Kaifanews – Bupati Kudus Sam’ani Intakoris memimpin Rapat Pimpinan Pemerintah Kabupaten Kudus di Pendapa Belakang Kabupaten Kudus, Senin (23/2/2026), dengan agenda utama evaluasi satu tahun kepemimpinan bersama Wakil Bupati Kudus sekaligus merumuskan penguatan program pembangunan ke depan.
Rapat yang diikuti jajaran kepala perangkat daerah tersebut menjadi momentum refleksi capaian kinerja pemerintah daerah sekaligus konsolidasi menghadapi tantangan pembangunan tahun 2026.
Dalam arahannya, Bupati Sam’ani Intakoris menyampaikan bahwa sejumlah indikator pembangunan daerah menunjukkan tren positif sepanjang satu tahun terakhir.
“Tahun pertama ini menjadi fase penting untuk melihat sejauh mana kebijakan yang kita jalankan berdampak kepada masyarakat. Alhamdulillah beberapa indikator menunjukkan hasil yang menggembirakan,” ujarnya.
Berdasarkan data evaluasi, tingkat kemiskinan di Kabupaten Kudus mengalami penurunan dari 7,23 persen menjadi 6,59 persen. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami peningkatan dari angka 77,21 menjadi 77,94.
Penurunan juga tercatat pada angka stunting yang turun dari 4,03 persen menjadi 3,75 persen.
Bupati menilai capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah, stakeholder, serta dukungan masyarakat.
“Capaian ini bukan kerja satu orang, tetapi hasil kolaborasi semua pihak. Kita harus terus menjaga konsistensi agar tren positif ini berlanjut,” katanya.
Menurutnya, indikator pembangunan bukan sekadar angka statistik, tetapi mencerminkan kualitas hidup masyarakat yang semakin baik.
Meski sejumlah capaian menunjukkan perkembangan positif, Bupati menegaskan masih terdapat pekerjaan rumah yang harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Permasalahan pengelolaan sampah dan pemulihan pascabencana menjadi dua isu utama yang harus ditangani secara lebih terintegrasi pada tahun 2026.
“Kita tidak boleh lengah. Persoalan sampah harus ditangani secara sistematis, begitu juga pemulihan pascabencana agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah,” paparnya.
Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah memperkuat koordinasi lintas sektor agar program berjalan efektif dan tepat sasaran.
Dalam rapat tersebut, Bupati juga menyoroti berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) yang diterima pemerintah daerah pada tahun 2026. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan serius dalam menjaga keberlanjutan pembangunan.
Meski demikian, Sam’ani menegaskan bahwa keterbatasan fiskal tidak boleh menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Walaupun anggaran mengalami tekanan, pelayanan publik harus tetap prima. Pemerintah hadir untuk masyarakat, dan itu tidak boleh berubah,” jelasnya.
Ia mendorong perangkat daerah melakukan efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas layanan dasar, terutama di sektor kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial.
Bupati juga mengajak seluruh jajaran Pemkab Kudus meningkatkan inovasi pelayanan serta memperkuat sinergi antarinstansi guna menghadapi dinamika pembangunan yang semakin kompleks.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam beradaptasi dan bekerja secara kolaboratif.
“Kita harus bergerak cepat, responsif, dan inovatif. Tantangan ke depan semakin besar, sehingga seluruh jajaran harus satu visi dalam melayani masyarakat,” tandasnya.
