KUDUS, Kaifanews — Memanasnya situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah dinilai berpotensi membawa dampak berantai terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia.
Salah satu sektor yang paling rentan terdampak adalah energi, khususnya harga minyak dunia yang dapat memicu efek domino hingga ke sektor kebutuhan masyarakat.
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus (UMK), Muhammad Teguh Kuncoro, menyebut konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat berisiko mengganggu jalur distribusi minyak dunia, terutama di Selat Hormuz yang selama ini menjadi salah satu jalur vital perdagangan energi global.
“Selat Hormuz merupakan jalur strategis distribusi minyak dunia. Jika terjadi gangguan di kawasan tersebut, maka pasokan minyak global bisa terganggu, baik dari sisi volume maupun kelancaran distribusinya,” ujarnya saat dihubungi pada Selasa 31 Maret 2026.
Ia menjelaskan, dalam teori ekonomi, ketika pasokan menurun sementara permintaan tetap atau bahkan meningkat, maka harga akan terdorong naik. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya distribusi yang akhirnya berpengaruh terhadap harga minyak dunia.
“Ketika pasokan berkurang dan permintaan tetap, maka harga cenderung naik. Ini hukum dasar ekonomi yang sulit dihindari,” jelasnya.
Menurut Teguh, harga minyak dunia yang sebelumnya berada di kisaran 64 dolar Amerika Serikat per barel berpotensi naik hingga mendekati 100 dolar Amerika Serikat per barel apabila ketegangan geopolitik terus berlanjut.
Sebagai negara yang masih bergantung pada impor minyak untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, Indonesia dipastikan tidak akan sepenuhnya lepas dari dampak kenaikan tersebut, terutama terkait beban subsidi energi dalam APBN.
“Kalau harga minyak dunia naik, otomatis beban subsidi energi juga bisa meningkat. Ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga keseimbangan anggaran,” katanya.
Dalam jangka pendek, Teguh menilai dampak paling cepat dirasakan masyarakat kemungkinan terjadi pada harga BBM non-subsidi yang mengikuti mekanisme pasar. Sementara untuk BBM subsidi, pemerintah biasanya berupaya menjaga stabilitas harga demi melindungi masyarakat.
Namun demikian, ia juga mengingatkan adanya potensi pergeseran pola konsumsi masyarakat, khususnya dari pengguna BBM non-subsidi ke BBM subsidi apabila selisih harga semakin lebar.
“Kalau banyak masyarakat beralih ke BBM subsidi, maka permintaan bisa melonjak. Jika tidak diantisipasi, bisa terjadi kelebihan permintaan yang berujung antrean panjang bahkan potensi kelangkaan,” paparnya.
Selain itu, kenaikan harga BBM juga berpotensi mendorong kenaikan harga berbagai barang kebutuhan pokok karena biaya distribusi yang ikut meningkat. Kondisi tersebut dapat memicu efek berantai terhadap inflasi serta berpotensi menekan daya beli masyarakat.
“BBM itu komponen penting dalam distribusi barang. Kalau harga BBM naik, maka ongkos kirim juga naik dan biasanya akan berdampak pada harga jual di tingkat konsumen,” terangnya.
Menghadapi ketidakpastian tersebut, Teguh mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam mengatur keuangan dan mulai melakukan penyesuaian terhadap prioritas pengeluaran.
“Masyarakat perlu mengevaluasi pengelolaan keuangan, mengatur kembali prioritas kebutuhan, serta menyiapkan dana cadangan. Situasi global seperti ini menuntut kita lebih waspada dan siap menghadapi kemungkinan terburuk,” tandasnya. (*)
