Kaifanews — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menyiapkan sejumlah skema kebijakan untuk mendukung program efisiensi energi. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapan daerah sambil menunggu kebijakan resmi dari pemerintah pusat.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, saat ini Pemprov Jateng masih menunggu surat edaran dari pemerintah pusat terkait penerapan program penghematan energi di lingkungan pemerintahan.

“Kita masih menunggu surat edaran dari pemerintah pusat,” ujarnya usai kegiatan di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Senin 30 Maret 2026.

Meski demikian, Pemprov Jateng telah menyiapkan sejumlah skenario yang dapat diterapkan apabila kebijakan tersebut resmi diberlakukan. Salah satu gagasan yang tengah dikaji adalah mendorong aparatur sipil negara (ASN) menggunakan moda transportasi ramah energi saat berangkat ke kantor.

Di antaranya dengan bersepeda atau memanfaatkan transportasi umum sebagai alternatif kendaraan pribadi.

“Kita sudah membuat rancangan. Kalau perlu di hari tertentu semua ASN naik sepeda, termasuk bupati dan wali kota. Jadi berangkat ke kantor menggunakan sepeda atau kendaraan umum,” kata Luthfi.

Selain itu, opsi penerapan sistem kerja fleksibel seperti kerja dari rumah atau work from home (WFH) juga masih dalam tahap kajian.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menyesuaikan kebijakan nasional terkait efisiensi energi.

Pemprov Jawa Tengah juga tengah menghitung potensi penghematan energi yang bisa dicapai melalui kebijakan tersebut apabila benar-benar diterapkan.

“Begitu pemerintah pusat mengumumkan kebijakannya, Jawa Tengah sudah siap menjalankan. Target penghematan energinya masih kita hitung,” jelasnya.

Gubernur berharap, skema tersebut nantinya tidak hanya berdampak pada penghematan energi, tetapi juga dapat mendorong gaya hidup lebih sehat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan bahan bakar fosil di lingkungan pemerintahan.

“Yang penting kita siapkan dulu konsepnya, sehingga ketika kebijakan pusat keluar kita sudah siap menjalankan,” tandasnya. (*)