PATI — Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menghadiri Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pati Tahun 2027 yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Pati.
Kegiatan ini merupakan tahap awal penyusunan RKPD 2027 guna menjaring masukan dari para pemangku kepentingan sekaligus menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.
Dalam forum tersebut, Chandra menyampaikan bahwa rancangan awal RKPD 2027 masih menitikberatkan pada penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan berkelanjutan, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan infrastruktur digital sebagai fondasi awal dalam mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Rancangan awal RKPD Tahun 2027 tetap berfokus pada infrastruktur, pendidikan, dan pembangunan berkelanjutan. Untuk Alun-Alun Kembang Joyo, saya telah menginstruksikan kepada Kepala Dinas Kominfo agar memasang fasilitas Wi-Fi.
Tidak hanya di Alun-Alun Kembang Joyo, tetapi juga di Alun-Alun Pati serta sejumlah lokasi strategis UMKM, sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk berkunjung,” ujar Chandra.
Selain membahas arah pembangunan, Plt Bupati Pati juga menyinggung upaya penanganan kebencanaan yang terus dioptimalkan melalui penguatan peran kecamatan. Ia menyebutkan bahwa kondisi di lapangan saat ini relatif terkendali, meskipun kewaspadaan tetap diperlukan mengingat intensitas curah hujan masih tinggi hingga Maret mendatang.
“Alhamdulillah, saat ini tidak ada lagi warga yang mengungsi dan kondisi mulai surut. Namun, masyarakat tetap kami imbau untuk waspada karena potensi hujan masih cukup tinggi dalam beberapa waktu ke depan,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bapperida Kabupaten Pati, Muhtar, menjelaskan bahwa pelaksanaan Forum Konsultasi Publik merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Menurutnya, forum ini menjadi wadah integrasi antara kebijakan perencanaan pembangunan yang bersifat top-down dengan aspirasi masyarakat secara bottom-up, sehingga Rancangan Awal RKPD 2027 dapat disusun secara lebih responsif, inklusif, dan selaras dengan arah pembangunan nasional maupun regional. (*)
