JEPARA, Kaifanews – Badan Pusat Statistik (BPS) resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Kabupaten Jepara. Kegiatan tersebut digelar di halaman Kantor BPS Kabupaten Jepara pada Senin 15 Juni 2026 sebagai bagian dari upaya pendataan ekonomi nasional yang dilaksanakan secara serentak di berbagai daerah.
SE2026 merupakan sensus ekonomi kelima yang diselenggarakan di Indonesia setelah pelaksanaan pada tahun 1986, 1996, 2006, dan 2016. Kegiatan ini bertujuan menghimpun data yang komprehensif mengenai struktur, karakteristik, dan perkembangan usaha di Indonesia guna mendukung penyusunan kebijakan ekonomi baik di tingkat nasional maupun daerah.
Pencanangan tersebut dihadiri Wakil Bupati Jepara Muhammad Ibnu Hajar yang mewakili Bupati Jepara H. Witiarso Utomo, jajaran Forkopimda, kepala perangkat daerah, serta para petugas lapangan yang akan terlibat dalam pelaksanaan sensus.
Dalam sambutannya, Muhammad Ibnu Hajar menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. Menurutnya, kegiatan ini tidak sekadar menghitung jumlah pelaku usaha atau mengumpulkan data melalui formulir pendataan, tetapi menjadi sarana untuk memetakan kondisi riil perekonomian masyarakat.
“Melalui Sensus Ekonomi 2026, kita dapat memastikan seluruh aktivitas ekonomi masyarakat Jepara terdokumentasi dengan baik. Ini penting sebagai dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran,” ujarnya.
Pria yang akrab disapa Gus Hajar itu menambahkan bahwa Jepara memiliki potensi ekonomi yang besar, salah satunya sektor mebel yang setiap tahun mampu menembus pasar lebih dari 100 negara. Oleh karena itu, data yang akurat sangat diperlukan agar pemerintah dapat memahami sektor-sektor yang berkembang, tantangan yang dihadapi pelaku usaha, serta peluang yang perlu didorong di masa mendatang.
Ia juga menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara pada tahun 2025 mencapai 5,41 persen. Namun, menurutnya, angka pertumbuhan saja belum cukup tanpa didukung pemahaman yang mendalam mengenai sumber pertumbuhan tersebut.
“Kita tidak hanya mencanangkan sebuah kegiatan statistik, tetapi juga membangun fondasi penting bagi perencanaan pembangunan daerah yang lebih efektif dan terarah,” katanya.
Lebih lanjut, Gus Hajar mengajak seluruh masyarakat Jepara untuk mendukung dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus. Ia menilai keterbukaan masyarakat dalam memberikan informasi akan sangat membantu pemerintah memperoleh data yang valid dan berkualitas.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak dapat dicapai oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Data yang akurat, kebijakan yang tepat, serta semangat gotong royong menjadi faktor penting dalam mendorong kemajuan daerah.
“Saya mengajak seluruh masyarakat untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 agar Jepara semakin maju, berdaya saing, dan sejahtera,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Jepara, Isnaini, menjelaskan bahwa pelaksanaan SE2026 berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Untuk mendukung pendataan tersebut, BPS menerjunkan sebanyak 1.214 petugas yang akan mendata berbagai aktivitas ekonomi, mulai dari usaha mikro, UMKM, hingga sektor ekonomi berbasis digital.
Ia juga memastikan bahwa seluruh data yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya. BPS, kata Isnaini, telah bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) guna memastikan keamanan data yang dihimpun selama proses sensus berlangsung.
“Kami menjamin keamanan dan kerahasiaan data masyarakat. Sistem pengamanan data telah diperkuat melalui kerja sama dengan BSSN sehingga masyarakat tidak perlu khawatir untuk memberikan informasi yang dibutuhkan,” jelasnya.
Melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, pemerintah berharap dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian daerah. Hasil sensus nantinya akan menjadi acuan penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat, inklusif, dan berkelanjutan. (*)
