KUDUS, Kaifanews — Persoalan sampah di Kabupaten Kudus mulai dibaca dengan kacamata yang lebih serius. Tak lagi sekadar urusan angkut dan buang, pemerintah daerah kini menyiapkan peta besar pengelolaan sampah yang dirancang untuk menjawab tantangan hingga dua dekade ke depan.
Langkah itu dimulai melalui workshop studi kelayakan yang digelar selama dua hari, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kegiatan ini menjadi bagian dari program dukungan Pemerintah Swedia melalui Kementerian PUPR, khususnya Direktorat Sanitasi, dengan Kudus sebagai salah satu daerah penerima manfaat.
Plt. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup, Dyah Wendy, menjelaskan bahwa studi tersebut dirancang untuk memetakan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh, mulai dari sumber hingga pengolahan akhir.
“Tujuannya agar kita punya arah yang jelas. Apa yang harus dilakukan dalam waktu dekat, menengah, sampai jangka panjang supaya pengelolaan sampah di Kudus bisa lebih optimal,” ujarnya pada Sabtu 2 Mei 2026.
Pada hari pertama, forum diisi dengan penggalian kondisi riil di lapangan. Peserta yang terdiri dari OPD, akademisi, pelaku usaha, hingga perwakilan masyarakat diajak mengurai persoalan dari berbagai sudut pandang. Bahkan, mereka juga diajak meninjau langsung ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) untuk melihat situasi sebenarnya.
Dari sana, muncul kesadaran bahwa persoalan sampah jauh lebih kompleks dari sekadar volume yang terus bertambah. Mulai dari minimnya pemilahan di tingkat rumah tangga, sistem pengumpulan yang belum optimal, hingga keterbatasan fasilitas pengolahan menjadi tantangan yang saling berkaitan.
“Banyak yang awalnya mengira ini masalah sederhana. Tapi setelah melihat langsung, ternyata kompleks dan tidak bisa hanya dibebankan ke pemerintah,” katanya.
Memasuki hari kedua, pembahasan bergeser pada kebutuhan konkret untuk membangun sistem yang ideal. Konsultan memaparkan proyeksi investasi, kebutuhan logistik, hingga pendekatan teknologi yang memungkinkan diterapkan di Kudus.
Namun, satu hal yang menjadi garis bawah adalah pentingnya pengelolaan dari sumber. Tanpa pemilahan sejak rumah tangga, teknologi secanggih apa pun dinilai tidak akan berjalan efektif.
“Kalau dari awal tidak dipilah, biaya operasional bisa membengkak dan peralatan cepat rusak. Jadi kuncinya tetap ada di masyarakat,” jelas Dyah.
Hasil analisis awal menunjukkan bahwa kondisi pengelolaan sampah di Kudus saat ini masih jauh dari kata ideal. Permasalahan terjadi di hampir semua tahapan, mulai dari hulu hingga hilir. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah menjadi salah satu faktor utama yang menghambat perbaikan sistem.
Sebagai langkah awal, pemerintah daerah mulai mendorong perubahan dari tingkat paling dasar, yakni keluarga. Program percontohan digulirkan dengan melibatkan PKK dan komunitas lingkungan untuk membiasakan pemilahan sampah dari rumah.
Meski demikian, tantangan terbesar justru terletak pada pembiayaan. Untuk mencapai sistem pengelolaan yang ideal, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp20 hingga Rp30 miliar per tahun, angka yang cukup besar jika hanya mengandalkan APBD.
Karena itu, Pemkab Kudus mulai membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta sebagai alternatif pendanaan. Skema kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat implementasi tanpa membebani keuangan daerah secara berlebihan.
“Harapannya, hasil studi ini tidak hanya berhenti di atas kertas. Tapi benar-benar menjadi pijakan dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan,” tandasnya. (*)
