SEMARANG, Kaifanews — Wilayah pesisir utara (Pantura) Jawa Tengah kini menjadi fokus utama dalam upaya penanganan banjir rob dan abrasi yang kian mengkhawatirkan. Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat menilai, kondisi geografis dan intensitas aktivitas di kawasan ini menjadikannya titik krusial yang membutuhkan penanganan serius dan berkelanjutan.
Kegiatan tersebut terungkap dalam Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu yang digelar di Ballroom Gedung Mina Bahari III Lantai 1, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, pada Senin 4 Mei 2026.
Rapat dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan, serta dihadiri para pemangku kepentingan terkait.
Wakil Gubernur Taj Yasin menjelaskan, pertemuan tersebut menjadi tanda dimulainya tahapan pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) di kawasan Pantura Jawa.
“Rakor ini merupakan titik awal pembangunan giant sea wall. Kajian di Jawa Tengah sudah rampung. Bahkan, Badan Otorita Pantura Jawa telah berkoordinasi dengan kami sejak sekitar tujuh bulan lalu,” ujar Taj Yasin.
Ia menilai langkah tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah pusat dalam merealisasikan proyek perlindungan pesisir yang membentang dari Banten hingga Jawa Timur. Pemerintah daerah pun akan segera menyosialisasikan rencana ini kepada masyarakat, khususnya di wilayah prioritas di Jawa Tengah.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa wilayah yang menjadi prioritas pembangunan di Jawa Tengah meliputi Kabupaten Demak, Kota Semarang, dan Kabupaten Kendal.
Sejumlah daerah seperti Demak, Pekalongan, hingga Semarang tercatat mengalami dampak paling signifikan akibat rob yang terjadi hampir setiap hari. Selain merendam permukiman warga, rob juga mengganggu aktivitas ekonomi, merusak infrastruktur, serta mempercepat laju abrasi di garis pantai.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menyatakan bahwa wilayah Semarang dan sekitarnya termasuk dalam prioritas awal penanganan, bersama kawasan Jakarta dan sekitarnya.
Ia menjelaskan, kedua wilayah tersebut dinilai paling rentan sehingga perlu ditangani secara bersamaan. Dari total sekitar 565 kilometer bentang pesisir dari barat hingga timur, pemerintah akan memfokuskan intervensi lebih dulu pada titik-titik yang memiliki tingkat kerentanan paling tinggi.
AHY juga menegaskan bahwa penanganan kawasan Pantura Jawa tidak dapat dilakukan dengan pendekatan yang seragam. Setiap daerah memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, sehingga solusi yang diterapkan harus menyesuaikan kondisi setempat.
Menurutnya, perlindungan pesisir tidak selalu harus berupa pembangunan tanggul laut raksasa secara menyeluruh. Alternatif penanganan bisa berupa kombinasi antara infrastruktur fisik, solusi berbasis lingkungan (green solution), hingga pendekatan alami seperti penanaman mangrove.
Sementara itu, Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Jawa (BOPPJ), Didit Herdiawan, menyampaikan bahwa penanganan Pantura akan dibagi ke dalam beberapa segmen wilayah. Untuk Jawa Tengah, salah satu fokus utama berada di kawasan Kendal hingga Semarang.
Ia menambahkan, wilayah Teluk Jakarta serta Kendal–Semarang telah melalui berbagai kajian teknis, seperti investigasi tanah, survei batimetri, serta pendalaman model penanganan di lapangan.
Didit menekankan bahwa pelaksanaan program ini harus melibatkan pemerintah daerah setempat dan tidak bisa dilakukan secara terpisah.
Sebagai gambaran, Jawa Tengah memiliki garis pantai sepanjang 1.127,85 kilometer, dengan wilayah Pantura mencapai 651,47 kilometer. Kawasan ini menjadi pusat aktivitas ekonomi, namun juga memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana pesisir.
Beberapa permasalahan yang dihadapi wilayah pesisir Jawa Tengah antara lain abrasi, banjir rob, penurunan muka tanah, kerusakan ekosistem pesisir, serta pencemaran lingkungan.
Selain pembangunan fisik, pemerintah juga mendorong upaya adaptasi masyarakat pesisir terhadap kondisi lingkungan yang terus berubah. Edukasi terkait mitigasi bencana serta penataan kawasan permukiman menjadi bagian dari strategi jangka panjang.
Program ini diharapkan mampu mengurangi dampak banjir rob sekaligus memperlambat kerusakan garis pantai. Dengan langkah terpadu dan berkelanjutan, pemerintah berharap kawasan Pantura Jawa Tengah dapat lebih tangguh menghadapi ancaman rob dan abrasi di masa mendatang. (*)
