Kaifanews — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai mengarahkan fokus pembangunan pariwisata ke konsep yang lebih spesifik, termasuk wisata syariah dan ekonomi halal.
Upaya tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, saat mengajak pelaku usaha hotel dan restoran memperkuat kolaborasi dalam mempercepat pertumbuhan sektor pariwisata.
Menurutnya, arah kebijakan ini selaras dengan visi pembangunan provinsi yang menargetkan penguatan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi berbasis syariah sebagai prioritas pada 2027.
“Momentum ini sangat sejalan dengan program Pak Gubernur. Di tahun 2027 nanti kita akan lebih fokus pada pengembangan pariwisata dan ekonomi syariah,” ujar Sumarno saat menghadiri Welcoming Dinner Rakernas I PHRI di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Senin malam (9/2/2026).
Ia menjelaskan, struktur ekonomi Jawa Tengah saat ini masih banyak ditopang konsumsi masyarakat. Karena itu, peningkatan kunjungan wisatawan dinilai menjadi kunci penting untuk menggerakkan daya beli sekaligus menghidupkan sektor UMKM.
“Pariwisata adalah pintu utama meningkatkan konsumsi. Ketika wisatawan datang, perputaran ekonomi langsung terasa, terutama bagi pelaku UMKM,” katanya.
Sebagai bentuk keseriusan, Pemprov Jateng juga melakukan penataan birokrasi dengan membentuk Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif.
Integrasi tersebut diharapkan mampu menyatukan pengembangan pariwisata dengan pelestarian budaya serta ekonomi kreatif secara berkelanjutan.
Selain wisata syariah, Sumarno menilai sport tourism memiliki potensi besar sebagai magnet wisatawan. Pemerintah daerah didorong aktif menggelar event olahraga, khususnya lomba lari, baik di jalan raya maupun jalur alam.
“Kami sudah mendorong hampir semua daerah menggelar event lari, road run atau trail run. Ini cara yang relatif cepat mendatangkan pengunjung,” jelasnya.
Ia juga mengapresiasi dipilihnya Jawa Tengah sebagai tuan rumah Rakernas PHRI. Pemerintah berharap pertemuan tersebut mampu menghasilkan langkah konkret untuk mempercepat pengembangan pariwisata yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap rekan-rekan PHRI dari seluruh Indonesia ikut membantu mempromosikan potensi wisata Jawa Tengah ke publik yang lebih luas,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Umum BPP PHRI, Hariyadi BS Sukamdani, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemprov Jateng terhadap pelaksanaan Rakernas. Ia juga menitipkan sejumlah aspirasi terkait iklim usaha pariwisata agar tetap kondusif.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu ikut mengawal dinamika regulasi, termasuk perubahan Klasifikasi Baku Lapangan Kerja Indonesia (KBLI) agar lebih tersosialisasi. Ia juga menyoroti pentingnya standarisasi akomodasi seperti homestay agar tidak menimbulkan tumpang tindih dengan industri perhotelan.
“Problem ini memang urusan pemerintah pusat, tapi mungkin sebagai Pemprov perlu tahu juga,” tandasnya.
