SEMARANG, Kaifanews — Gelombang usulan pembangunan membanjiri Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2027. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 37.054 usulan tercatat masuk dengan nilai fantastis mencapai Rp37,8 triliun.
Besarnya angka tersebut mencerminkan tingginya kebutuhan pembangunan di berbagai daerah, mulai dari desa hingga kabupaten/kota. Sektor infrastruktur menjadi penyumbang usulan terbanyak, terutama dari pemerintah desa yang mengajukan bantuan keuangan untuk pembangunan dasar.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mengungkapkan bahwa lebih dari 23 ribu usulan berasal dari kebutuhan infrastruktur desa.
“Usulan terbanyak berasal dari bantuan keuangan pemerintah desa untuk infrastruktur,” ujarnya dalam forum Musrenbang di Gedung Gradika Bhakti Praja, Semarang, Selasa, 28 April 2026.
Tak hanya desa, kebutuhan anggaran juga mengalir ke sektor lain seperti hibah, pembangunan sarana dan prasarana kabupaten/kota, hingga pendidikan. Dari sisi nilai, usulan infrastruktur desa mencapai sekitar Rp13,1 triliun, sementara sarana prasarana kabupaten/kota menyusul dengan Rp12,5 triliun.
Di tengah membeludaknya aspirasi tersebut, Pemprov Jawa Tengah dihadapkan pada kenyataan keterbatasan anggaran. Sumarno menegaskan, seluruh usulan tidak bisa langsung diakomodasi, sehingga diperlukan penentuan skala prioritas yang matang.
“Dengan keterbatasan anggaran, tentu harus dipilih mana yang benar-benar prioritas dan mendesak bagi daerah,” jelasnya.
Ia juga menyebut, banyaknya usulan menjadi tantangan tersendiri dalam menyelaraskan kebutuhan riil masyarakat dengan arah pembangunan jangka menengah daerah. Terlebih, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 masih bersifat dinamis dan terbuka untuk penyempurnaan.
“Rancangan ini belum final. Masukan dari berbagai pihak tetap kami butuhkan agar program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menegaskan bahwa Musrenbang tidak boleh sekadar menjadi agenda rutin tahunan tanpa dampak nyata.
“Semoga Musrenbang Provinsi Jawa Tengah ini benar-benar berdampak kepada masyarakat. Forum ini sangat strategis untuk menyelaraskan aspirasi,” ucapnya.
Ia menambahkan, arah pembangunan 2027 akan tetap difokuskan pada penguatan sektor pariwisata dan ekonomi syariah. Menurutnya, pariwisata tidak lagi dipandang semata sebagai destinasi, melainkan sebagai bagian dari industri yang lebih luas.
“Pariwisata itu adalah industri. Ke depan, kawasan industri juga bisa menjadi bagian dari pengembangan pariwisata untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah,” jelasnya.
Musrenbang tingkat provinsi ini melibatkan berbagai elemen strategis, mulai dari kepala daerah di 35 kabupaten/kota hingga kelompok masyarakat seperti forum anak dan penyandang disabilitas. Keterlibatan lintas sektor ini diharapkan mampu memastikan perencanaan pembangunan berjalan inklusif dan tepat sasaran.
“Ini bisa terwujud jika kita berkolaborasi, khususnya dengan 35 kabupaten/kota. Kami berharap seluruh usulan bisa selaras dengan program prioritas provinsi,” tandasnya. (*)
