KUDUS, Kaifanews — Dihadapan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Sekretaris Daerah Jawa Tengah, para Bupati se-eks Karesidenan Pati, serta jajaran forkopimda-nya, Pemerintah Kabupaten Kudus membeberkan telah mulai menyiapkan arah baru pembangunan ekonomi daerah. Tak lagi hanya bertumpu pada industri pengolahan tembakau, Pemkab kini mendorong sektor pariwisata dan ekonomi syariah sebagai mesin pertumbuhan baru.
Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Kudus Sam’ani Intakoris dalam forum Rembug Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 yang digelar di Pendopo Kabupaten Kudus, Selasa 26 Mei 2026.
Menurut Sam’ani, pengembangan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah menjadi langkah strategis agar struktur ekonomi Kudus lebih kuat dan tidak terlalu bergantung pada industri rokok.
“Pengembangan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah menjadi langkah strategis untuk memperkuat struktur ekonomi daerah agar tidak hanya bertumpu pada industri pengolahan,” ujarnya.
Saat ini, sekitar 76 persen struktur ekonomi Kudus masih ditopang sektor industri pengolahan hasil tembakau. Kondisi tersebut membuat perekonomian daerah cukup rentan terhadap perubahan pasar dan dinamika industri nasional.
Karena itu, pemerintah daerah mulai mengarahkan pembangunan pada sektor-sektor alternatif yang dinilai lebih berkelanjutan, mulai wisata religi, desa wisata, industri halal hingga penguatan keuangan syariah.
Kabupaten Kudus sendiri dinilai memiliki modal besar untuk pengembangan sektor wisata. Selain berada di jalur strategis Pantura Timur Jawa Tengah, Kudus juga memiliki kekuatan wisata religi, budaya, hingga wisata alam.
Kawasan Gunung Muria, Makam Sunan Muria, Menara Kudus, hingga desa-desa wisata diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru masyarakat.
“Kudus memiliki potensi wisata religi, budaya, dan alam yang sangat besar. Potensi ini harus dikelola secara berkelanjutan agar memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat,” katanya.
Pemkab Kudus bahkan menargetkan pembentukan 30 desa atau kampung wisata baru hingga 2027. Selain itu, jumlah kunjungan wisatawan ditargetkan mencapai 3,7 juta orang.
Untuk mendukung promosi digital, pemerintah juga menyiapkan pelatihan bagi 30 konten kreator wisata agar destinasi-destinasi lokal semakin dikenal luas melalui media sosial.
Tak hanya pariwisata, sektor ekonomi syariah juga mulai mendapat perhatian serius. Pemkab menargetkan sertifikasi halal bagi 8.754 produk serta lima rumah potong hewan dan unggas.
Selain itu, lima tukang jagal juga akan mendapatkan sertifikasi halal untuk memperkuat rantai industri halal di Kabupaten Kudus.
Di bidang pembiayaan, Pemkab menargetkan penyaluran pembiayaan syariah mencapai Rp337 miliar. Sedangkan penghimpunan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan diproyeksikan mencapai Rp5,9 miliar pada 2027.
Dalam forum tersebut, Sam’ani juga mengajukan 15 usulan bantuan keuangan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan total nilai mencapai Rp123,3 miliar.
Salah satu proyek prioritas yang diusulkan yakni rehabilitasi Terminal Wisata Colo di Kecamatan Dawe senilai lebih dari Rp39,5 miliar. Terminal tersebut diproyeksikan menjadi pusat layanan wisata religi menuju kawasan Muria.
Selain itu, Pemkab juga mengusulkan pembangunan Jembatan Klaling–Tanjungrejo dan Jembatan Ngelo–Dau yang masing-masing bernilai Rp15 miliar guna memperlancar akses menuju kawasan wisata Muria dan Waduk Logung.
Perbaikan Jalan Menawan–Rahtawu, pembangunan drainase, hingga peningkatan fasilitas Terminal Getas dan Jetak juga masuk dalam daftar prioritas pembangunan tahun 2027.
“Pembangunan infrastruktur menjadi kunci agar konektivitas wisata semakin baik dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tegasnya.
Pemkab Kudus optimistis langkah tersebut mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, memperluas lapangan pekerjaan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (*)
