JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap tanpa kompromi terhadap kebocoran uang negara dengan menginstruksikan seluruh jajaran kabinet dan pimpinan lembaga untuk melakukan efisiensi anggaran secara radikal serta memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya.
Dalam arahannya di Jakarta pada Selasa (17/2), Kepala Negara menekankan bahwa setiap rupiah yang dikelola pemerintah harus berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat dan tidak boleh lagi ada ruang bagi pemborosan seremonial maupun praktik lancung yang merugikan keuangan negara.
Instruksi tegas ini disampaikan di tengah upaya pemerintah untuk melakukan konsolidasi fiskal besar-besaran guna membiayai agenda pembangunan nasional yang ambisius. Presiden mengingatkan bahwa kekayaan negara adalah amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan dengan transparansi penuh.
Dalam pidatonya yang berapi-api, Presiden Prabowo menyoroti banyaknya anggaran yang kerap habis untuk kegiatan seremonial dan perjalanan dinas yang tidak esensial. Ia meminta pola pikir birokrasi diubah dari sekadar menghabiskan anggaran menjadi menghasilkan dampak.
“Saya instruksikan kepada seluruh menteri dan kepala lembaga, hentikan pemborosan! Korupsi adalah kanker yang memakan tubuh bangsa kita sendiri dan tidak akan ada ampun bagi mereka yang mencuri uang rakyat,” tegas Presiden Prabowo Subianto.
Presiden juga menekankan bahwa penghematan yang dilakukan dari kegiatan non-produktif akan langsung dialihkan untuk mendukung kedaulatan pangan dan program makan bergizi. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar namun kerap terhambat oleh inefisiensi di tingkat birokrasi bawah hingga atas.
“Kita tidak kekurangan uang, kita kekurangan efisiensi dan kejujuran dalam mengelola uang tersebut. Saya ingin melihat anggaran yang tadinya untuk perjalanan dinas berlebihan, dialihkan untuk membantu petani dan sekolah-sekolah di desa,” ujar Prabowo dengan nada tinggi.
Kepala Negara turut menginstruksikan aparat penegak hukum untuk tidak ragu dalam melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Sistem pengawasan digital terpadu akan segera diimplementasikan untuk memantau aliran dana negara secara real-time.
“Jangan main-main dengan kepercayaan rakyat; pengawasan akan saya perketat melalui integrasi data digital nasional agar tidak ada lagi celah untuk bermain-main dengan anggaran negara,” lanjut Presiden di hadapan para pimpinan lembaga penegak hukum.
Menteri Keuangan juga diminta untuk melakukan audit mendalam terhadap pos-pos anggaran di setiap kementerian yang dianggap rawan kebocoran. Evaluasi performa kementerian kini tidak hanya dilihat dari penyerapan anggaran, tetapi dari seberapa besar efisiensi yang berhasil dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
Langkah berani ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor internasional terhadap integritas sistem ekonomi Indonesia. Keberhasilan dalam memberantas korupsi dan menata efisiensi birokrasi diprediksi akan menjadi kunci utama bagi Indonesia untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih agresif dalam beberapa tahun ke depan.
